*Istana Presiden Bukan Tempat Petentengan Kaum Oportunis!*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Lantai 4 West-wing di White House ada kantor para staf-khusus presiden Amerika Serikat. Disitu isinya orang-orang kepercayaan saja, tugasnya membantu presiden. Dengan ide-ide, pemikiran strategis, kreatif dan yang semacamnya. Bukan malah merepotkan!
Tidak ada urusan dengan usia tua atau muda, mereka dipilih lantaran kompetensinya, dan mampu bertanggungjawab atas penugasannya.
Jelas tidak boleh aji-mumpung. Mumpung dekat dengan presiden lalu semena-mena memanfaatkan posisi kedekatannya. Dengan alibi apa pun. Istana Presiden bukan tempat petentengan kaum oportunis!
Ini juga kantor publik, jadi ada tanggungjawab publik disitu. Kalau bikin kesalahan (apalagi yang fatal), langsung mengundurkan diri saja. Tak perlu presiden yang suruh-suruh lagi. Tahu diri!
Tapi itu di negara lain. Bagaimana dengan staff-khusus yang ada di Indonesia?
Istana Kepresidenan adalah simbol pusat pemerintahan. Tempat lahirnya kebijakan-kebijakan skala nasional dan internasional. Kebijakan berjangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Juga keputusan-keputusan mendesak yang harus segera diambil oleh kepala negara dalam hitungan jam atau hari saja.
Oleh karena itulah presiden tidak sendirian di istana. Selain para menteri yang memimpin lembaga kementeriannya, ada juga para staff-khusus yang seyogianya juga jadi think-tank terdekat presiden. Supaya presiden bisa mengambil keputusan yang terbaik.
Sekali lagi, yang mengambil keputusan dan tindakan adalah presiden. Bukan staff-khusus.
Ada staff-khusus yang namanya Andi Taufan Garuda Putra. Dia berkirim surat yang ia tanda tangani sendiri, dengan kop surat resmi, langsung kepada para camat. Surat itu tentang kerja sama PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) miliknya yang katanya bakal berpartisipasi  menjalankan program relawan desa lawan COVID-19. Sumatera dan Sulawesi adalah area yang disasarnya.
Ini kesalahan yang fatal. Surat resmi langsung kepada para camat bukanlah hal yang dibikin seketika. Bukan sesuatu yang impulsif. Ada waktu untuk mempertimbangan dengan pihak-pihak tertentu pula. Dan ini jelas fatal!
Lalu ruang publik pun gaduh. Setelah gaduh ia pun minta maaf. Lewat surat juga, tapi kali ini tidak pakai kop surat resmi.
Lalu ada lagi Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, yang menyatakan, "Yang bersangkutan sudah ditegur keras dan sudah meminta maaf secara terbuka juga melalui surat yang sudah diviralkan yang kita tahu belakangan ini. Jadi saya kira itu kesalahan yang tidak bisa atau tidak boleh diulang lagi yang bersangkutan juga sudah mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka."
Seperti dilaporkan media, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut bahwa mundur-tidaknya Andi Taufan bergantung pada Jokowi. Yang jelas, katanya, Andi Taufan sudah meminta maaf.
Tambah runyam. Kombinasi Staff Khusus dengan Tenaga Ahli Utama yang berkolaborasi tidak elok sama sekali. Kok malah melempar bola panas ke atasannya.
Bukankah Staff Khusus dan Tenaga Ahli Utama KSP seyogianya meringankan tugas-tugas atasannya? Bukan seperti anak kecil yang melempar tanggungjawab.
Jadi kalau sudah runyam begini, bagaimana sarannya?
Begini, ini khan juga kantor publik, jadi ada tanggungjawab publik disitu. Kalau bikin kesalahan (apalagi yang fatal), langsung mengundurkan diri saja. Tak perlu presiden yang suruh-suruh lagi. Tahu diri!
15/04/2020
*Andre Vincent Wenas*, Sekjen *Kawal Indonesia* - Komunitas Anak Bangsa
Sumber:
