*Transparansi Soal Bansos Harus Beres Sebelum Pembagian Tahap Kedua!*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Pendistribusian bansos di DKI Jakarta kisruh lagi. Kenapa kisruh? Karena ada ketidak jelasan siapa saja yang bisa terima siapa yang sudah terima, terimanya apa saja, dan berapa nilainya?
Kenapa mesti jelas? Ya karena kepala negara sudah menetapkan nilai tertentu (Rp 600 ribu) per keluarga bagi yang berhak. Siapa yang berhak? Mereka yang tergolong miskin. Siapa saja mereka? Nah itulah data yang harus lengkap disajikan oleh setiap kepala daerah masing-masing.
Transparansi soal bansos di DKI Jakarta ini haruslah dibereskan sebelum pembagian tahap kedua. Kapan? Minggu depan!
Data penerima bansos ini mesti jelas, akurat, transparan dan mudah diakses publik. Supaya masyarakat umum (yang berhak menerima maupun yang tidak) bisa percaya bahwa program bantuan langsung ini berjalan sesuai tujuannya. Kepercayaan perlu supaya ada dukungan publik.
Tapi kenyataannya sekarang pemda DKI Jakarta belum transparan. Ini yang lalu membuat Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) melalui anggotanya, William Aditya Sarana, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data penerima bantuan sosial di ibu kota.
Caranya dengan membuka aksesnya secara online. Suatu usul yang sangat baik sebetulnya. Tujuannya ya supaya publik tidak kesulitan mencari tahu apakah ia berhak menerima bansos atau tidak. Itu saja.
Apa lagi dalam suasana umum yang mencekam dalam skema Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti ini. Masyarakat terisolasi di rumah. Banyak kegiatan ekonomi jadi stagnan. Tak ada penghasilan. Masyarakat jadi sensi.
Soalnya, gara-gara data itu tidak dibuka, bukan cuma warga yang kesulitan. tapi juga aparat pelaksana di lapangan jadi kerepotan. Di tingkat kelurahan, RT, dan RW jadi sulit memeriksa dan mengoreksi daftar penerima bantuan.
Kenapa sulit? Karena hampir semua aparat nya juga sedang sibuk mendistribusikan bansos langsung ke rumah warga. Repot sekali kalau masih mesti mengurus pendataan model manual lagi.
