Sewaktu sekolah menengah dulu, di buku sejarah kita dicekoki cerita bahwa gara-gara ulah inisiatif Gajah Mada yang seolah 'menjebak' Raja Sunda sehingga terjadi perang di Bubat. Demi merealisasikan Sumpah Palapanya.
Tapi dalam kajian ahli arkeologi sejarah Prof.Dr.Agus Aris Munandar, kejadiannya tidaklah sesederhana itu. Ada masalah intrik politik keluarga, urusan internal partailah yang melatar belakanginya.
Singkatnya begini. Ternyata ayah dan ibu Hayam Wuruk tidak merestui rencana perkawinan itu lantaran putranya itu sudah dijodohkan dengan putri lain. Juga masih dalam skema perkawinan politik. Tapi dengan kerajaan lainnya.
Planning ortu Hayam Wuruk adalah menjodohkan putranya dengan Putri Indudewi, putri dari partai... eh kerajaan Daha (Kadiri). Putri Indudewi adalah keponakan Ratu Tribhuwana Wijayottunggadewi, ibu Hayam Wuruk. Masih ada kedekatan darahlah pokoknya. Chemistry-nya bakal lebih cocok kata ortunya.
Maka oleh lantaran itu Krtawardhana, ayah Hayam Wuruk, atas restu dari Ratu Tribhuwana Wijayottunggadewi pun memanggil Mahapatih Gajah Mada. GM pun ditugaskannya untuk menggagalkan perkawinan putranya dengan putri Kerajaan Sunda.
Ini urusan internal, dan keputusan keluarga sudah diambil, Putri Indudewi-lah yang mesti jadi permaisuri.
Maka sebagai petugas partai, eh...abdi kerajaan yang baik, GM pun walau dengan berat hati mesti menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka ia pun bersiasat. Dan terjadilah peristiwa The Bubatgate itu.
Yah memang tragis. Selama ini sang GM mesti menanggung resiko dicap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas skandal Bubat yang memalukan itu.
Padahal ternyata dia cuma seorang petugas partai... halah salah lagi, ia cuma seorang abdi kerajaan yang loyalitasnya tak terbantahkan. Sekedar menjalankan titah Ratu dengan sebaik-baiknya dan serapih-rapihnya.
Begitulah sampai ratusan tahun kemudian, ada ahli purbakala yang akhirnya bisa memberi pencerahan baru tentang peristiwa di belakang skandal The Bubatgate itu.
Akhir cerita, dengan berjalannya waktu, sejarah akan menguak kebenarannya. Bukan lagi untuk saling menyalahkan atau memojokkan figur tertentu. Tapi untuk meletakkan fakta sejarah pada proporsi yang semestinya.
