Terkhusus buat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah, Pak Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. "Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," katanya.
Sebagai tambahan, dalam waktu dekat, penerapan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun akan diluncurkan. "Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah 50 ribu diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun," katanya.
Termasuk penerapan Kartu Pra Kerja. "Akan segera dimulai kartu pra kerja implementasi kartu pra kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp 10 triliun," jelas Pak Jokowi.
Inisiatif dan rencana program sudah diputuskan. Tinggal sekarang penerapannya, implementasinya di lapangan. Akan lancar sesuai skenariokah?
Sudah banyak komentar dan juga keluhan yang kita dengar, baik dari pihak pemberi kredit maupun debitor. Belum jelas bagaimana petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknis (juklak-juknis)-nya. Semua mesti merasa aman. Aman dari sisi hukum, maupun etis.
Misalnya, OJK pernah mengingatkan, "...ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya Covid 19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank."
Sebetulnya bukan hanya mesti dihindari oleh bank, tapi juga oleh nasabahnya.
Kita bayangkan dalam situasi normal saja, fraud atau kecurangan-kecurangan dalam hubungan antara bank-nasabah sudah sering juga terjadi. Itu pun sudah dipagari oleh berbagai aturan formal dan diawasi 'ketat' oleh OJK.
Apalagi dalam situasi krisis sosial seperti sekarang diluncurkan kebijakan yang 'mendadak' dan belum komprehensif dilengkapi degnan segala detil juklak-juknisnya. Di sinilah akhlak dari semua pelaku diuji dalam eksekusinya.
Untuk soal bantuan sosial langsung dalam bentuk Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja, apakah akan diterima oleh mereka yang berhak. Akan tepat sasarankah? Semoga juga tidak bocor di tengah jalan oleh oknum-oknum sialan.
Kerja sama dan tidak saling menunggu, apalagi saling menyalahkan dari semua pihak tentu sangat diharapkan. Solution-provider, bukan cuma jadi problem-reporter.
