Membiarkan APBD dibancaki juga merupakan kejahatan sosial. Dengan menyetujui anggaran rakyat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat macam Formula-E adalah pengingkaran tanggung jawab sosial dari banyak anggota DPRD di Jakarta.
Apalagi membiarkan anggaran rakyat bocor untuk pos-pos anggaran janggal macam lem-aibon, bulpen fiktif, komputer fiktif, hibah buat ormas preman semata demi mengusir rakyat yang mau menyampaikan aspirasi. Dan berbagai pelecahan akal sehat lainnya.
Ini jelas suatu tindak kekerasan dan kejahatan moral yang diakibatkan oleh tererosinya rasa tanggung jawab sosial dari partai politik dan para dalang yang bermain di belakangnya.
Tanggung jawab sosial adalah juga kewajiban setiap individu untuk berlaku sedemikian rupa agar keseimbangan ekonomi dan ekosistem terjaga dengan baik.
Kerendahan hati untuk membiarkan dirinya diperiksa kesehatannya adalah jelas demi menjaga keseimbangan ekosistem kesehatan yang lebih luas dari gengsi dirinya sendiri.
Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab sosial menjadi amat mendesak. Pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah, dan contoh perilaku dari para pejabat amat sangat dibutuhkan. Teladan pemimpin adalah yang paling ampuh mengajarkan soal budi pekerti.
Menjelang Pilkada Serentak 2020 ini, mulailah dari seleksi pemimpin atau calon pejabat publik yang bersih rekam jejaknya. Agar rakyat bisa melihat dan merasakan langsung suatu kepemimpinan yang  inspiratif, yang bisa memberi contoh dan menyemangati.
Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab lintas generasi, lantaran apa yang dilakukan satu generasi bakal punya konsekuensi bagi generasi berikutnya.Â
Suatu legacy, tanggung jawab atas panggilan kesejarahan.
22/03/2020
*Andre Vincent Wenas*, Sekjen *Kawal Indonesia* - Komunitas Anak Bangsa
