Keadilan Sosial dan Solidaritas untuk Perdamaian dan Persatuan

*Keadilan Sosial & Solidaritas untuk Perdamaian & Persatuan*

Oleh: *Andre Vincent Wenas*

Perdamaian adalah buah dari keadilan sosial dan semangat solidaritas. 'Opus Iustitiae Pax' dan 'Opus Solidaritatis Pax'.

Tanpa keadilan dan solidaritas maka kondisi untuk perdamaian sejati tak tersedia. Dan perdamaian sebagai kondisi pembangunan hanyalah slogan belaka.

Kemungkinan yang sedang terjadi adalah, di atas permukaan tampak tenang namun di arus bawah panas membara. Laksana memelihara api dalam sekam.

Lebih dari empat dekade yang lalu, dalam amanat Hari Perdamaian Sedunia tahun 1976, Paus Paulus VI mengatakan,

"Perdamaian tidak hanya dimengerti secara sempit sebagai situasi dimana tidak ada perang, bukan pula sekedar menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang bertikai, tetapi perlu dipahami secara luas sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap pribadi manusia."

Lebih lanjut,

"Perdamaian itu terancam kalau manusia tidak diberikan segala sesuatu yang menjadi hak sebagai seorang pribadi manusia, ketika martabatnya tidak dihormati dan ketika kehidupan sipil tidak diarahkan kepada kesejahteraan umum."

Maka,

"Pembelaan dan penegakan hak-hak asasi manusia pada hakikatnya ialah demi pembangunan sebuah masyarakat yang damai serta perkembangan terpadu individu-individu, suku dan kaum serta bangsa-bangsa."

Tepat sekali. Kita sungguh merasakan ketimpangan-ketimpangan sosial ini adalah akar pahit yang laksana api dalam sekam.

Kita sama-sama tahu, bahwa proses pembangunan membutuhkan kestabilan sosial, atau suasana damai. Bukan damai yang dibuat-buat, atau sekedar artifisial belaka. Tapi perdamaian yang hakiki.

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, berargumentasi bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. Mesti dibarengi dengan demokrasi ekonomi.

Inspirasinya dari peristiwa Revolusi Perancis tahun 1789 yang bersemboyan, 'Liberte, Egalite, Fraternite' (Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan).

Bahwa kemerdekaan dan akhirnya demokrasi politik mestilah berpasangan dengan persamaan dan persaudaraan. Kita membacanya dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artinya, demokrasi politik mesti didampingi demokrasi ekonomi dan semangat solidaritas, rasa cinta kemanusiaan. Tanpa itu, bangsa ini hanyalah menyimpan bara api di dalam sekam.

Paralel pemikiran Paus Paulus VI dengan gagasan Mohamad Hatta. Ini pula yang menjadi tugas utama negara. Tugas aparatus yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kerja keras untuk mengejawantahkan Pancasila dimulai dari sila yang paling operasional, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberantas ketimpangan-ketimpangan sosial.

Barulah dengan demikian, kualitas demokrasi politik yang tertera dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan perwakilan, bisa terlaksana dengan bermutu.

Sehingga sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat betul-betul terwujud di dalam sanubari rakyat. Tak lagi dihalangi oleh berbagai kecemburuan sosial yang mendekam di bawah sekam.

Kohesivitas bangsa yang bhineka ini bakal kuat. Gerak globalisasi tak akan gampang melunturkan rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan ini.

Masyarakat yang kondisi ekonominya timpang terlalu jauh jadi rawan untuk disulut provokasi.

Maka pencerahan akal-budi dan keadilan sosial yang terwujud dalam kesejahteraan bersama (bonum commune) akan mengikat tali solidaritas dan persatuan yang kuat.

Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik saling berkelindan memperkuat satu sama lain.

Bencana seperti virus corona atau tantangan konspirasi global macam apa pun akan jauh lebih mudah ditanggulangi.

Bahkan setiap ancaman yang menghadang bangsa bisa dianggap musuh bersama, yang malah memperkuat kohesivitas bangsa.

Seperti keyakinan Friedrich Nietzsche, "That which does not kill us makes us stronger!"

19/03/2020

*Andre Vincent Wenas*, Sekjen *Kawal Indonesia* - Komunitas Anak Bangsa