Mohon tunggu...
Andre Vincent Wenas
Andre Vincent Wenas Mohon Tunggu... Konsultan - Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

E-Budgeting sebagai Suatu Dokumen Moral

6 Maret 2020   22:34 Diperbarui: 6 Maret 2020   22:28 116
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

*E-Budgeting Sebagai Suatu Dokumen Moral*

Oleh: *Andre Vincent Wenas*

Apa itu E-Budgeting? Dan bagaimana kita memahami E-Budgeting sebagai suatu dokumen moral?

Proses penganggaran (dalam hal ini kita bicara soal penganggaran pemerintah daerah) yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan e-budgeting diharapkan mampu memberikan proteksi terhadap berbagai upaya penyimpangan dalam penganggaran.

Bagaimana bisa?

E-budgeting diharapkan dapat memperkecil penyimpangan. Ini lantaran e-budgeting mampu mencatat setiap perubahan dalam proses penganggaran. Siapa yang mengusulkan, siapa yang merubah, berapa besar perubahannya, kapan itu dilakukan, dan lainnya. Semua terekam, ada jejak digitalnya istilah jaman now.

Bagaimana keterbukaannya atau transparansinya dilakukan?

Melalui proses transparansi (keterbukaan) dan review (pengkajian) yang melibatkan masyarakat luas. Keterbukaan atau transparansinya dilakukan dengan cara elektronik pula. Di-upload (diunggah) ke laman (website) resmi pemda. Kapan? Sejak proses perancangan.

Sehingga masyarakat luas bisa bersama-sama mengawal anggaran yang diusulkan secar detail (rinci), artinya sampai ke harga satuan. Supaya setiap sen dari setiap mata anggaran itu bisa dipergunakan sebesar-besarnya demi prioritas program yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.

Mungkinkah? Mungkin saja, syaratnya mesti ada political-will dari eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD). Kemauan politik, niat baik, ada motif yang mulia untuk terbuka, terus terang, dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Sederhana sebetulnya.

Apakah e-budgeting sudah diterapkan oleh pemerintah daerah? Sudah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun