Kesalahan memang sudah semenjak awal, mengapa kandidat hanya dua orang, yang jelas akan menimbulkan terpecahnya rakyat dan bangsa ini menjadi dua golongan besar.
Cara dan sistem kampanye, sudah terkesan luar biasa corang morengnya, bahkan nyaris stasiun-stasiun penyiaran yang dimiliki ataupun mendukung para capres, secara terang-terangan berkampanye tidak mengenal waktu, termasuk media-media main stream lainnya, juga tidak ketinggalan.
Lalu lembaga-lembaga survey dan bukan lembaga survey dijinkan untuk melakukan survey quick count, padahal kredibilitas, akuntabilitas, akreditas hingga dasar hukumnya tidak jelas.
Contoh saja, seperti lembaga penyiaran publik RRI, sudah jelas bukan lembaga survey undang-undang penyiaran sudah mengatur jelas dan tegas fungsi dan tugas RRI, namun tetap diijinkan untuk melakukan kegiatan hitung cepat.
Jadi, ketika semua pasangan merasa benar, merasa menang apabila keputusan yang diambil oleh KPU menjadikan salah satu pasangan kalah, mau tidak mau, suka tidak suka, sakit hati dan rasa permusuhan pasti akan timbul.
Sudah dapat dibayangkan, bibit-bibit permusuhan yang sedari awal hingga akhirnya mencapai klimaksnya dengan pengumunan pemenang, ditambah dukungan dari para mantan-mantan militer, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi.
Dengan demikian nyaris ramalan mengenai perpecahan dinegeri ini segera mendekati kenyataannya.
Lalu pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini.?
Jika kita berbicara mengenai asal muasal terjadinya malapetaka di dalam pilpres, jelas yang bertanggung jawab adalah KPU, jelas mereka yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggara, dan menjadikan carut-marutnya ataupun kesuksesan hasilnya.
Memang seharusnya KPU harus dibuat sebagai lembaga profesional bukan berada dibawah dan dikendalikan oleh aparatur negara.
Setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu seharusnya dan mutlak sudah harus dipikirkan dampak serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Bila lembaga besar seperti KPU tidak sanggup memprediksi dan menganalisa setiap keputusan yang akan dan telah diambil, kita harus berpikir ulang, mereka yang duduk dan semua perangkat yang ada di Komisi tersebut, harus di Restart atau bahkan di Re-Install.