Dampak Pembelajaran Daring Siswa Sekolah Menengah Kejuruan terhadap Jumlah Pengangguran

      Tahun 2019 terjadi pandemi yang begitu dahsyat yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi ini memporakporandakan segala lini baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan tidak terlepas juga ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia segera sigap mengambil tindakan guna menahan laju penyebaran virus corona dengan tetap memperhatikan aspek lain agar tetap berjalan. 

Salah satu tindakan pemerintah Indonesia dengan mengambil keputusan bahwasannya proses belajar mengajar dilakukan secara daring tidak terlepas bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

      Kebijakan pembelajaran daring sebagai bentuk terobosan dari pemerintah dalam menanggapi situasi genting dikarenakan terjadinya pandemi. Dengan adanya keadaan pandemi, para siswa dituntut untuk segera beradaptasi dengan keadaan. 

Para siswa diharapkan tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal walaupun hanya sebatas kelas virtual. Pembelajaran daring dianggap suatu keputusan paling tepat yang dapat diusahakan oleh pemerintah agar proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga lini pendidikan tetap aktif ditengah gempuran pandemi yang tak kunjung usai.

      Pembelajaran daring dilakukan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, dengan upaya agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Proses pembelajaran daring siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diakses malalui handphone maupun laptop yang terhubung dengan internet. 

Para siswa akan di beri materi melalui kelas virtual dengan guru sebagai pembimbing proses belajar mengajar. Namun sering kali proses belajar mengajar tidak dapat berjalan maksimal sehingga akan mempengaruhi pemahaman para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap materi yang diberikan.

      Pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya baik dan dapat dilaksakan secara maksimal. Baik dalam proses pembelajaran berlangsung maupun hasil pembelajaran tersebut terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan diimplemenstasikan ke dunia kerja secara langsung. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menginput data mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyumbang paling tinggi bila dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 18,28 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 13,50 persen pada Agustus 2020.

      Berdasarkan data yang dijabarkan mengenai siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Badan Pusat Statistik (BPK) diperoleh bahwasannya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyumbang pengangguran tertinggi dalam konteks jenjang pendidikan bila dibandingkan dengan tamatan Diploma ataupun Universitas. 

Moment ini terjadi setelah diterapkannya kebijakan proses belajar mengajar daring bagi seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Nyatanya ini tidaklah sesuai dengan proses pembelajaran di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). Data yang dijabarkan oleh Badan Pusat Statistik merupakan bukti nyata dan dapat dijadikan tolak ukur bahwasannya tingkat pengangguran meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut dengan siswa Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumplai jumlah pengangguran terbesar akibat sekolah daring tersebut.

      Mengapa hal ini bisa terjadi, dan mengapa siswa Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumplai jumlah pengangguran terbesar saat kebijakan pembelajaran daring diambil. Pembelajaran daring ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi kebijakan mengenai physical distancing atau pembatasan fisik antar manusia dengan lainnya. 

Tentu saja pembelajaran daring ini dilakukan melalui rumah masing-masing dengan tetap saling terkoneksi melalui kelas virtual. Para siswa dengan guru berinteraksi hanya sebatas melalui zoom sebagai kelas virtual. 

Yang mana waktu dalam proses pembelajaran sangat terbatas dan mungkin saja pembelajaran terganggu dikarenakan gangguan jaringan. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa hanya sebatas virtual sehingga tidak dapat sepenuhnya terkontrol agar proses belajar mengajar berlangsung maksimal.

      Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) sangat terkendala dalam penyampaian materi kepada siswanya dalam proses pembelajaran saat diterapkannya kebijakan tersebut. Sehingga berdampak terhadap pemahaman materi siswa yang akan berakhir menyuplai jumlah pengangguran. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami kesulitan pemahaman materi dikarenakan dalam proses pembelajaran lebih banyak praktek yang mana harus berinteraksi 

langsung dengan guru pembimbing dan juga interaksi dengan objek kejuruan masing-masing. Sedangkan melalui pembelajaran daring siswa hanya melihat melalui layar handphone ataupun laptop, tidak dapat menyentuhnya secara langsung agar pemahaman siswa lebih matang dan mengerti secara detail terhadap kejuruannya.

      Keterbatasan dalam proses pembelajaran daring bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan momok terbesar yang sedang dihadapi. Dengan begitu banyaknya praktek yang tidak dapat dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Sehingga skill para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak mumpuni dikarenakan pemahaman siswa terhadap kejuruannya. 

Yang mana seharusnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat setelah kelulusannya diharapkan memiliki skill yang mumpuni terhadap kejuruannya. Hal ini sangatlah krusial dikarenakan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipersiapkan langsung turun di dunia kerja setelah kelulusannya. Nyatanya setelah ditetapkannya kebijakan sekolah daring, para siswa yang kelulusannya mendapat pengajaran secara daring tidak memiliki skill yang diharapkan dunia kerja.

      Skill yang tidak mumpuni ini tidak dapat dibawa kedunia kerja, sehingga tidak dapat bersaing dengan pesaing lain yang jenjang pendidikannya lebih tinggi. Lulusan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) tidak memiliki skill kejuruannya masing-masing, dengan begitu dunia kerja akan menolaknya mentah-mentah. Dampak yang timbul dikarenakan tidak mumpuninya skill para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut yang pada akhirnya meningkatnya jumlah pengangguran.

    Dimasa pandemi ini semua kebijakan perlu kajian lebih mendalam mengingat ini merupakan hal yang baru bagi bangsa dan dunia. Dimana harus mengkontrol laju penyebaran virus corona tetapi lini lain harus tetap berjalan tidak hanya kesehatan. Untuk saat ini kebijakan pembelajaran daring belum memiliki alternatif  

selain harus terus meningkatnya performa pendukung dalam melancar jalannya pembelajaran daring. Walaupun dampak yang ditimbulkan sangat krusial khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemerintah akan terus mengkaji kebijakan tersebut dengan diharapkan para siswa terus beradaptasi semaksimal mungkin.

      Dengan adanya data dari BPS menjadi pemicu segala pihak terkait mengenai lulusan Sekolah Menegah Kejuruan sebagai penyumplai tertinggi pengangguran. Ada nya sistem yang harus dibenahi guna menekan jumlah pengangguran yang dihasilkan lulusan Sekolah Menegah Kejuruan. 

Yang mana para siswa kesulitan praktek bila melalui kelas virtual yang akan berdampak terhadap pemahaman materi kejuruannya. Sehingga saat akan melamar ke dunia kerja terjadinya penolakan dikarenakan skill para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan tidak sesuai kebutuhan.