Indonesia memproduksi 1 juta metrik ton per tahun dan menyumbang 37% dari total produksi nikel dunia pada tahun 2021
adanya peningkatan yang positif dari segi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan industri pertambangan nikel dengan melihat kenaikan nilai IPM, menurunnya jumlah penduduk miskin dan peningkatan PDRB
khususnya di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Perkembangan industri nikel juga membawa beberapa dampak negatif di antaranya ; budaya hidup konsumtif, kurangnya motivasi untuk mengembangkan usaha, kecenderungan masyarakat ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah. Â Peran pemerintah sangat penting untuk dapat meningkatkan motivasi dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat sehingga memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya untuk dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik dan dapat menangkap peluang dalam pengembangan usaha.
"Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel," ungkapan bapak presiden RI saat Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
artinya pemerintah tidak hanya diam menanggapi hal tersebut, terbukti dari perkataan bapak presiden Jokowi bahwasanya kita tidak boleh terlena dengan nikel yang telah berhasil, justru karena keberhasilan itu kita harus konsisten di bidang yang lain guna memperbaiki ekonomi di Indonesia secara perlahan tapi pasti.
Nikel merupakan komoditas yang kini tengah 'naik daun' karena dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.
Di sisi lain, mengutip situs Kementerian Koordinator Perekonomian, Indonesia merupakan negara yang kaya akan nikel. Data US Geological Survey menunjukkan cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22% cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton).
Karena itu pemerintah serius mengenai penanganan nikel yang menjadi incaran negara lain terlebih nikel adalah bahan bakar bagi kendaraan listrik, Departemen Perhubungan RI juga mendorong aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Maxim) untuk menggunakan kendaraan listrik, berikutnya DAMRI juga akan segera launching penggunaan bus listrik.
Populasi sepeda motor listrik saat ini kurang lebih mencapai 10.300 yang sudah beredar di masyarakat, tetapi setelah keluarnya Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai diharapkan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. "Perkembangan jumlah kepemilikan dan manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga terlihat semakin meningkat, yang awalnya ada 5 APM sekarang sudah ada 22 APM sepeda motor listrik, dan populasi mobil listrik sudah mencapai angka di atas 1500 buah " ujarnya.
Mengapa Departemen Perhubungan RI mendorong penggunaan kendaraan listrik?
Salah satu kelebihan kendaraan listrik itu sendiri ketimbang mengeluarkan asap ke udara seperti mobil berbahan bakar bensin, pemakaian kendaraan listrik bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan, satu mobil listrik bisa mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas rumah kaca.
Maka dari itu, nikel menjadi salah satu kelebihan dari negara Republik Indonesia maka dari itu pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel, alasan pemerintah mempercepat pemberlakukan larangan ekspor biji nikel adalah volume nikel diekspor sudah terlalu besar. Saat ini, cadangan nikel yang bisa ditambang di Indonesia sekitar 72 juta ton dengan perkiraan 7-8 tahun.
Karena nikel sendiri sangat mempengaruhi terhadap ekonomi di Indonesia oleh karena itu pemerintah tidak bisa membiarkan pengeksporan dalam bentuk bijih saja karena hal itu membuat keuntungan bagi negara penghasil nikel hanyalah sedikit, begitulah upaya pemerintah dalam memakmurkan rakyat Indonesia maka dari itu kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia harus lebih menorehkan prestasi positif untuk diri sendiri khususnya dan umumnya untuk NKRI.
