Namun demikian, saya berpendapat bahwa peluang melalui Peraturan Pemerintah (PP) layak menjadi jembatan emas bagi Gereja untuk (1) membantu pelayanan Gereja yang kerap bermasalah dengan dana, serentak membantu mengatasi persoalan kemiskinan umat, (2) menjadi contoh yang baik untuk mengolah tambang secara baik dengan tetap menjaga keutuhan alam.
Berkaitan dengan poin kedua, saya berpendapat bahwa Gereja bisa bekerja sama dengan pihak manapun untuk mengelola pertambangan. Uskup dan para imam atau biarawan-biarawati tidak perlu terlibat di dalamnya, tetapi melibatkan umat dalam hal pertambangan, melalui pendidikan yang selaras yakni pertambangan dan moral ekoligis Gereja.
Ini artinya bahwa Gereja tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak awam Katolik yang melibatkan diri dalam urusan pertambangan. Aktivitas mereka adalah urusan pribadi, tetapi mereka juga adalah warga Gereja.
Kenyataan ini menggugah sebuah penyadaran bahwa Gereja tidak serta merta menolak tambang, seperti pada kenyataannya selama ini, tetapi lebih dari itu mampu mengelolah tanpa harus merusak alam.
Saya kira ini penting, menjadi "garam dan terang" dalam dunia pertambangan.
Kenyataannya Gereja telah mengambil sikap tegas melalui sikap menjaga jarak yang tegas antara keduanya. Tetapi mampukah Gereja tidak sekedar menolak, tetapi menjadi contoh dalam melakukan sesuatu? Ini tidak hanya menyangkut urusan tambang tetapi menyangkut banyak hal lain dalam realitas hidup di tengah dunia.
Pada akhirnya ini adalah pendapat pribadi. Tidak ada maksud untuk menolak pendirian tegas Gereja. Saya tetap pada prinsip Gereja yakni serentak "humanis dan ekologis", tetapi idealnya menurut saya adalah Gereja HARUS BERANI MENJADI CONTOH dalam mencintai manusia dan alam.
Demikian halnya dalam hal urusan tambang. Bagaimana caranya, ini perlu dipikirkan caranya secara bersama-sama dari segenap anggota Gereja sebagai Umat Allah.
