Ini berarti bahwa pemanfaatan area religius berarti memrofankan batas-batas religiusitas. Bahayanya adalah penyelewengan ajaran agama demi kepentingan politik sesaat. Konsekuensi terbesarnya adalah memperlebar jarak antara pemeluk agama yang berbeda karena cenderung ada nada pemaksaan kepentingan sepihak kepada yang lain.
Area politik adalah gagasan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Profanisasi agama akan memenangkan kelompok mayoritas dan mengalahkan kelompok minoritas. Politik sejatinya tidak berkaitan dengan kuantitas mayoritas vs minoritas, tetapi lebih dari itu adalah kualitas gagasan yang bersumber data untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Politik yang benar harus lepas dari isu mayoritas dan minoritas.
Pada dimensi lain, memperoleh kekuasaan dengan bersikap dan bertindak agresif dengan menyingkirkan siapa saja yang menjadi penghalang melalui upaya menyebarkan kebohongan merupakan pengebirian terhadap kebenaran. Sebuah kebenaran tetap adalah kebenaran, sedangkan sebuah kebohongan tetap adalah kebohongan. Sejarah akan membuktikan kebenaran dan kebohongan dalam waktu. Kebenaran pasti akan mengemuka dalam sejarah, karena sejarah adalah medan kebenaran.
Konsekuensi dari gagasan ini adalah praksis politik yang baik dan benar. Tuntutan dasarnya adalah menyatakan kebenaran yang mengarah pada kebaikan bersama. Politik harus jauh dari tujuan memperoleh kekuasaan semata-mata. Bahaya dari kekuasaan adalah penyimpangan dari kebenaran dan kebaikan dengan praktek manipulatif.
Politik yang santun bukan sekedar mengejar kekuasaan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah upaya terus-menerus untuk menggapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Gagasan besar yang tercakup di dalamnya adalah upaya meraih kekuasaan dengan cara yang bertanggungjawab dan berdasar pada prinsip moral dan etika. Menggapai kekuasaan dengan menghalalkan segara cara, termasuk dengan menyebarkan kebohongan, pada puncaknya akan mewujudkan kekuasaan dengan kebohongan dan kepalsuan.
Para politisi sejatinya memiliki komitmen dan kompetensi untuk menjalakan tanggungjawab politis. Bersamaan dengan itu pula harus memiliki niat baik untuk mewujudkan good governance, memiliki sense of justice, dan memiliki sense of good. Tanpa cita rasa tersebut, praksis politik akan sekedar menjalankan kekuasaan demi kekuasaan itu semata-mata.
Selanjutnya bagi masyarakat sebagai pemilik demokrasi harus cerdas dalam memilih.
Cerdas memilih dalam konteks ini berarti harus lepas dari politik identitas (termasuk agama) dan kebohongan. Daya filter akal budi dan hati nurani menjadi tumpuan dasarnya. Masyarakat harus mencintai kebenaran dan kebaikan dengan memilih para wakil rakyat yang baik dan benar.
Kita menyebutnya dengan terminologi cerdas berdemokrasi, yang berarti kemampuan masyarakat untuk tidak larut dalam isu-isu dangkal yang menyesatkan. Kecerdasan yang dimaksud akan lebih tampak dalam kesanggupan menguji visi, misi, dan program kerja yang terukur dari para calon politisi, agar memilih para calon yang kompeten demi kebaikan dan kesejahteraan massyarakat.
Tulisan yang sama dapat dibaca dalam:
1. https://andreasneke.blogspot.com.
