Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi banyak sekali tantangan, meskipun Indonesia telah lebih dari dua dekade berjalan di jalur demokratis pascareformasi 1998. Di satu sisi, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, termasuk dalam hal pemilihan umum yang bebas dan langsung, kebebasan media, dan pluralisme sosial. Namun, di sisi lain, masih banyak masalah yang menghantui sistem demokrasi Indonesia, yang mengancam keberlanjutan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Masalah-masalah seperti polarisasi sosial yang semakin tajam, politik identitas yang merusak kohesi sosial, politik uang yang menggerogoti integritas pemilu, hingga maraknya korupsi yang masih mengakar menjadi tantangan besar yang harus dihadapi saat ini.
Tulisan ini akan membahas berbagai masalah yang mempengaruhi dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia saat ini, serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada masa depan politik Indonesia.
1. Polarisasi Sosial dan Politik yang Semakin Tajam
Salah satu masalah paling mencolok yang mengancam demokrasi Indonesia pada saat ini adalah polarisasi sosial dan politik yang semakin mengakar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan elit politik, tetapi juga meresap ke dalam lapisan masyarakat. Pemilu dan kontestasi politik di Indonesia sering kali mengarah pada pembelahan yang tajam antara kelompok-kelompok yang mendukung kandidat atau partai tertentu. Polarisasi ini terutama ditandai dengan munculnya politik identitas, di mana agama, suku, dan ras menjadi isu utama dalam perdebatan politik, menggantikan diskusi yang lebih substantif mengenai program dan visi calon pemimpin.
Kehadiran politik identitas ini semakin diperburuk oleh penggunaan media sosial yang semakin dominan dalam ruang politik Indonesia. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk memperluas ruang diskusi, justru sering kali memperburuk polarisasi dengan memperbesar perbedaan dan menciptakan ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan, hoaks, serta ujaran kebencian. Seiring dengan meningkatnya ketegangan sosial ini, kita semakin melihat terjadinya konflik horizontal, baik dalam bentuk perpecahan di masyarakat, maupun dalam bentuk kekerasan berbasis identitas.
Pada saat ini, pemilu serentak akan semakin memanaskan suhu politik ini. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin secara demokratis sering kali malah menjadi momen di mana identitas kelompok dijadikan senjata untuk meraih kekuasaan. Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan keberagaman, yang selama ini menjadi salah satu fondasi utama bangsa.
2. Politik Uang yang Merusak Integritas Pemilu
Politik uang adalah masalah yang sudah lama menghantui proses demokrasi di Indonesia, pada saat ini politik uang sudah menjadi budaya politik di Indonesia walaupun sudah menjadi perhatian publik. Meskipun Undang-Undang Pemilu telah melarang praktik politik uang, nyatanya, praktik tersebut masih banyak terjadi, terutama menjelang pemilu atau pilkada. Dalam banyak kasus, calon legislatif atau kepala daerah yang memiliki dana lebih besar sering kali lebih unggul dalam meraih dukungan rakyat.
Politik uang dalam pemilu Indonesia menciptakan ketidakadilan, karena pemilih yang tidak memiliki akses terhadap informasi politik yang memadai, serta tidak memiliki daya beli yang cukup, menjadi sangat rentan terhadap tawaran materi. Sebagai contoh, selama kampanye, para calon kerap memberikan uang tunai atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Bahkan, pada beberapa kesempatan, politik uang juga terlihat dalam bentuk janji-janji yang tidak realistis, yang tujuannya hanya untuk membeli suara.
Dampak buruk dari praktik ini adalah pemilu yang tidak mencerminkan pilihan rakyat berdasarkan visi dan program calon, melainkan didasarkan pada transaksi ekonomi. Hal ini tentu merusak esensi dari demokrasi itu sendiri, di mana pemilih seharusnya memilih berdasarkan penilaian rasional terhadap kualitas dan kapasitas calon pemimpin mereka.
Meskipun KPU dan Bawaslu terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, tantangan untuk memberantasnya tetap besar. Masyarakat yang lebih terdidik dan sadar politik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki situasi ini. Selain itu, penting juga untuk memperketat regulasi mengenai pendanaan kampanye dan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggaran terkait politik uang.
