Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Globalisasi telah memberikan sejumlah perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan,berbagai inovasi dan kemudahan yang kita rasakan merupakan bukti nyata dari adanya globalisasi, Era disrupsi merupakan bagian dari globalisasi sebagai akibat dari digitalisasi dan evolusi teknologi, hendaknya kita memanfaatkan dengan bijak dari adanya perubahan ini. 

Internet katakanlah, merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dari adanya globalisasi, terlebih dimasa pandemi, tentunya hampir semua orang memanfaatkan internet sebagai media untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja, sekolah, bahkan berbelanja atau aktivitas lainnya. 

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menyebutkan Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 Juta pengguna.

Dimasa pandemi seperti sekarang ini Internet sangat berperan penting dalam segala hal salah satunya pendidikan. manfaat internet di bidang pendidikan dari adanya globalisasi yaitu yang saat ini kita rasakan, seperti kemudahan dalam pembelajaran melalui beberapa media conference sehingga dimasa pandemi seperti sekarang ini pendidikan tetap dapat berjalan. 

Dengan adanya internet berbagai bidang dan sektor pun mengalami dampaknya seperti dalam bidang ekonomi. Masyarakat terutama pedagang memanfaatkan internet untuk menjalankan usahanya sehingga memberikan kemudahan dan tentunya mambawa keberuntungan serta kebermanfaatan tersendiri. 

Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga memanfaatkan internet terutama dalam hal administrasi. Tetapi tak dapat dipungkiri terdapat juga dampak negatif dari adanya internet salah satunya Cyber Crime. Dalam hal pencatatan administrasi penduduk pemerintah menyimpan data penduduk melalui internet sehingga memungkinkan adanya kebocoran data pribadi, serta masyarakat kian memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan segala aktivitasnya seperti berlanja melalui Market Palce dan melakukan berbagai aktivitas lainnya yang didalamnya terdapat data pribadi sebagai salah satu validitas transaksi. 

Namun dalam hal ini belum terdapat pengaturan atau upaya hukum yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh baru-baru ini digegerkan dengan adanya kebocoran data pribadi presiden dari sertifikat vaksinasi. kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic-Health Alert Card (e-HAC) dan sejumlah kebocoran data lainya dari instansi pemerintahan dalam beberapa bulan belakangan. 

Anggota komisi I DPR RI mengatakan bahwasannya Perlindungan Data Pribadi merupakan hal yang urgent terlebih dimasa pandemi saat ini. Saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah menjadi rancangan pemerintah dan DPR sebagai salah satu Undang-Undang yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Dimana dalam UU PDP terdapat 72 Pasal dalam 15 Bab.

Dalam hal perlindungan data pribadi sendiri tercantum dalam beberapa undang-undang sebagai contoh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dimana dalam Pasal 26 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,penggunaan media elektronik yang menganyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".

 Upaya meminimalisasi Kebocoran Data Pribadi