Kelima, pemerintah berupaya dalam mendorong keterlibatan multi-stakeholder dalam menanggulangi bencana. Di Indonesia ada 37 kementerian lembaga yang bekerja sama menangani bencana.
Keenam, SBY dinilai turut mendorong terbangunnya ketahanan di tingkat masyarakat melalui community based disaster management.
Andai bencana gempa Palu terjadi di era pemerintahan SBY, pasti "penjarahan" itu tidak terjadi. Sebab pengadaan logistik berlangsung cepat. Jika pun harus pakai logistik swasta di kawasan bencana pasti akan dilakukan secara cepat, terorganisasi, dan tepat sasaran. Sebab era pemerintahan SBY sudah kesohor tingginya keterlibatan multi-stakeholder dalam menanggulangi bencana.
Singkatnya, ada penurunan kemampuan penanggulangan bencana dari era SBY ke era Jokowi. Lalu kelemahan kepemimpinan ini coba ditangkis dengan istilah "jangan dibesar-besarkan". Alih-alih pengakuan malah dilancarkan kilah untuk mencuci muka pemerintah yang tercoreng.
