Persoalan paling besar dalam proses menjalankan pemerintahan saat ini baik pemerintah pusat maupun institusi pendukungnya adalah lemahnya komunikasi. Baik pola maupun caranya. Kelemahan public communication yang paling menyeruak di media massa belakangan ini adalah tentang sepak terjang PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) yang dikomandani oleh Ivan Yustiavandana.
Terlepas dari salah atau tidaknya melakukan analisa keuangan pada Kemenkeu maupun penyampaiannya kepada publik yang dianggap menyalahi aturan, PPATK kini berada di situasi tidak menyenangkan.
Laporan tentang arus keuangan yang dianggap tidak wajar sebesar Rp 349 triliun (setara lebih dari 10% APBN Indonesia 2023) terlanjur diketahui publik. Kendati bukan suara ketua PPATK alias keluar dari mulut Menko Polhukam, publik memaknai telah terjadi penyelewengan atas kuangan negara. Bisa berupa korupsi, bisa pula --yang kemudian dituding sebagai- tindakan pidana pencucian uang. Keduanya sama-sama tindakan kejahatan. Yang korupsi kejahatan luar biasa, yang money loundring termasuk pidana.
Pertemuan dengan DPR membuka tabir betapa buruknya proses dan alur kerja yang terjadi. Di ujung pertemuan ketua PPATK menyebutkan telah terjadi kesalahpahaman di masyarakat tentang temuan tersebut. Kendati ia juga mengaku bersalah karena kurang memberi literasi.
Literasi dan komunikasi dapat dicatat sebagai inti untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan PPATK tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap core business PPATK saja sudah lemah. Artinya masyarakat tidak mendapatkan literasi tentang transaksi keuangan dan seputarnya.
Faktor komunikasi ambil bagian dari kesalahpengertian tersebut. Ini terjadi karena di dalam proses pemerintahan dan menjalankan tugasnya (apalagi terkait dengan kepentingan publik) fungsi komunikasi publik dengan segala bentuk cara maupun strateginya memang tidak berjalan baik.
Literasi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Literasi adalah bahan yang selanjutnya dapat dioleh menjadi konten. Komunikasi adalah cara menyampaikan pesan kepada publik, termasuk salah satunya berupa konten bernada literasi.
OWN MEDIAÂ
Mari kita analisa bagaimana pemanfaatan own media yang dimiliki oleh PPATK. Lembaga ini memiliki kanal YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan website.
Di mana letak literasi segala sesuatu tentang transaksi keuangan dapat diperoleh di media-media digital tersebut?
