Kutak-Katik Kabinet Koalisi "Gemoy"

Dalam beberapa pekan terakhir, Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih, rajin beranjangsana. Kunjungan silaturrahmi dilakukannya baik ke partai-partai koalisinya, maupun berbagai partai politik yang menjadi sparing partner di pemilu 2024 lalu, dan bahkan juga ke para seniornya di militer.

Silaturrahmi yang dijalin Prabowo Subianto ini tentu punya makna. Dalam berbagai kesempatan, pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini, secara tersirat mengatakan keinginannya merangkul dan mempersatukan seluruh kekuatan anak bangsa saat menjalankan pemerintahannya kelak.

Berbagai kunjungannya ini mengisyaratkan, Prabowo tahu persis bahwa kemenangannya dalam kontestasi politik 2024 merupakan andil dari berbagai pihak yang tergabung dalam koalisinya. Karena itu, meski memiliki hak prerogatif, Prabowo secara santun tetap mau menjaring masukan dari berbagai pihak dalam menyusun kabinetnya. Atau dengan kata lain, Prabowo secara gamblang akan membentuk Kabinet Koalisi.

Sebagaimana banyak orang tahu, sebuah kabinet koalisi seringkali terbentuk ketika tidak ada satu partai pun yang berhasil meraih mayoritas mutlak dalam sebuah pemilihan umum. Dalam upaya untuk membentuk pemerintahan, partai-partai yang meraih kursi dalam parlemen diharapkan dapat bekerja sama dalam sebuah aliansi. Namun, realitasnya seringkali tidak semudah itu. Tuntutan politik, perbedaan ideologi, dan ambisi personal menjadi rintangan utama dalam upaya membentuk koalisi yang kokoh.

Dari berbagai sumber, konon presiden terpilih Prabowo bakal menambah jumlah kementerian yang ada dibawahnya, dari 34 menjadi 39 atau 40 kementerian. Penambahan jumlah kementerian ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan seluruh komponen anak bangsa dalam pemerintahannya. Dalam bahasa lain, Prabowo ingin melakukan bagi-bagi kue kekuasaan.

Guna memuluskan jalannya, Prabowo bersama timnya bakal menempuh berbagai cara konstitusional. Pertama, boleh jadi mereka mengajukan uji materi UU No.39 / 2008 tentang jumlah kementerian ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, meminta secara langsung revisi UU No.39/2008 ke DPR lewat Badan Legislatif. Mengingat kekuatan PDIP di DPR saat ini, maka Prabowo pun menawarkan partai banteng bermoncong putih bergabung dalam koalisinya nanti.

Komposisi Kementerian

Kutak-katik kursi kementerian menjadi sorotan banyak media saat ini. Menurut Bocor Alus, majalah Tempo, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) selaku partai pengusung utama Prabowo - Gibran,  bakal mendapat jatah kementerian terbanyak. Belum termasuk  4 jatah menteri yang diajukan Prabowo Subianto pribadi, yakni Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Hukum.

Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga punya andil besar dalam pemenangan Prabowo - Gibran juga dapat jatah yang cukup besar. Konon, Golkar meminta 1 menteri koordinator (Menko Ekuin) plus 3 menteri teknis, yakni ESDM, Industri dan Sosial / Tenaga Kerja. 

Selain itu, Golkar juga meminta 2 tambahan menteri teknis lainnya sebagai bayaran/ganti posisi ketua MPR yang biasanya menjadi jatah runner up pemilu. Posisi ketua MPR ini nantinya bakal dipercayakan pada politisi GERINDRA.

Jatah menteri juga bakal diberikan pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, masing-masing mendapat 3-4 menteri, termasuk posisi menteri ESDM. Maklum, kementerian yang satu ini disebut-sebut sebagai 'posisi  basah'.

Siapa yang bakal terpilih sebagai Menteri ESDM? Memang masih gelap. Yang jelas, posisi ini tidak lagi dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia. Menurut sumber dari Bocor Alus, nama Bahlil tidak lagi disebut-sebut dalam Rapat Dewan Pakar Tim Prabowo.

Sedang untuk posisi menteri keuangan, Prabowo menekankan pada sosok yang dikenal mumpuni di bidang fiskal. Beberapa nama yang masuk 'bursa' ini adalah Budi Gunawan Sadikin (sekarang menteri Kesehatan), Kartika Wirdjoatmojo (Wakil Menteri BUMN), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan RI 2014 - 2016), Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013 - 2014), dan Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan).

Di luar posisi menteri keuangan, terdapat pula nama-nama lain yang merupakan kepercayaan atau titipan dari Joko Widodo. Mereka adalah Pratikno (sekarang Sekretaris Kabinet), Erick Thohir (sekarang Menteri BUMN), Tito Karnavian (sekarang Menteri Dalam Negeri) dan Budi Gunawan (sekarang Kepala Badan Intelijen Negara). 

Posisi menteri bukan cuma ditawarkan kepada partai/kelompok koalisi pendukung Prabowo - Gibran, melainkan juga pada partai pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo - Machfud MD. 

Dari kubu AMIN, konon Prabowo sendiri menawarkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  jatah masing-masing 2 kursi menteri.  Namun tawaran ini disambut berbeda oleh masing-masing partai. Isunya, Partai Nasdem tidak menawarkan politisinya, melainkan akan mengendorse 2 orang profesional untuk menduduki menteri yang menjadi jatahnya. Sedangkan PKB mengharapkan jatah Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sedangkan untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3, Prabowo menawarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) masing-masing dianugerahi 1 kursi menteri. 

Kemudian untuk lebih menguatkan dukungan terhadap kabinetnya, Prabowo juga menawarkan jatah menteri kepada PDI-Perjuangan sebanyak 5 kursi. Namun keinginan ini ditolak Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Kabarnya, Prabowo lebih menghendaki PKS berada di luar kabinet alias oposisi. Itulah sebabnya, Prabowo tidak menghadiri undangan Halal bil Halal  PKS 27 April 2024 lalu. Kabar lainnya, PKS sendiri lebih suka berdiri di luar pemerintahan, karena tidak ingin berdampingan dengan partai GELORA pimpinan Anis Matta.

Penutup

Dalam sebuah pembentukan kabinet koalisi, ada saja dinamika politik di dalamnya yang menarik untuk dicermati. Persaingan antarpartai, kasak-kusuk untuk mendapatkan posisi kunci, dan tekanan dari masing-masing kepentingan, menjadi bagian dari keseharian dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan seringkali guna mendapatkan posisi di pemerintahan, anggota koalisi mengorbankan prinsip, sementara pada saat lain kompromi dibangun untuk mencapai kepentingan bersama.

Namun, kekuatan sejati dari sebuah kabinet koalisi terletak pada kemampuannya untuk mengatasi perbedaan dan menjaga stabilitas politik. Dengan berbagai latar belakang ideologis dan kepentingan yang beragam, kemampuan menciptakan keselarasan dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan sebuah pemerintahan koalisi. 

Dalam permainan politik yang tidak pernah berhenti, kabinet koalisi tetap menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang menarik untuk diobservasi, karena di dalamnya terdapat pelajaran berharga tentang kompromi, kepemimpinan, dan dinamika kekuasaan.

Bagaimana hasil kotak-katik kabinet koalisi "Gemoy" ini? Kita semua berharap, semoga koalisi ini bisa menjadi koalisi sejati sebaimana yang diimpikan. Ini bukan pepesan kosong sepanjang Prabowo selaku nakhoda kabinet "Gemoy"  memiliki kemampuan dalam membaca dinamika politik, mengelola konflik, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama.