Kutak-Katik Kabinet Koalisi "Gemoy"

Siapa yang bakal terpilih sebagai Menteri ESDM? Memang masih gelap. Yang jelas, posisi ini tidak lagi dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia. Menurut sumber dari Bocor Alus, nama Bahlil tidak lagi disebut-sebut dalam Rapat Dewan Pakar Tim Prabowo.

Sedang untuk posisi menteri keuangan, Prabowo menekankan pada sosok yang dikenal mumpuni di bidang fiskal. Beberapa nama yang masuk 'bursa' ini adalah Budi Gunawan Sadikin (sekarang menteri Kesehatan), Kartika Wirdjoatmojo (Wakil Menteri BUMN), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan RI 2014 - 2016), Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013 - 2014), dan Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan).

Di luar posisi menteri keuangan, terdapat pula nama-nama lain yang merupakan kepercayaan atau titipan dari Joko Widodo. Mereka adalah Pratikno (sekarang Sekretaris Kabinet), Erick Thohir (sekarang Menteri BUMN), Tito Karnavian (sekarang Menteri Dalam Negeri) dan Budi Gunawan (sekarang Kepala Badan Intelijen Negara). 

Posisi menteri bukan cuma ditawarkan kepada partai/kelompok koalisi pendukung Prabowo - Gibran, melainkan juga pada partai pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo - Machfud MD. 

Dari kubu AMIN, konon Prabowo sendiri menawarkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  jatah masing-masing 2 kursi menteri.  Namun tawaran ini disambut berbeda oleh masing-masing partai. Isunya, Partai Nasdem tidak menawarkan politisinya, melainkan akan mengendorse 2 orang profesional untuk menduduki menteri yang menjadi jatahnya. Sedangkan PKB mengharapkan jatah Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sedangkan untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3, Prabowo menawarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) masing-masing dianugerahi 1 kursi menteri. 

Kemudian untuk lebih menguatkan dukungan terhadap kabinetnya, Prabowo juga menawarkan jatah menteri kepada PDI-Perjuangan sebanyak 5 kursi. Namun keinginan ini ditolak Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Kabarnya, Prabowo lebih menghendaki PKS berada di luar kabinet alias oposisi. Itulah sebabnya, Prabowo tidak menghadiri undangan Halal bil Halal  PKS 27 April 2024 lalu. Kabar lainnya, PKS sendiri lebih suka berdiri di luar pemerintahan, karena tidak ingin berdampingan dengan partai GELORA pimpinan Anis Matta.

Penutup

Dalam sebuah pembentukan kabinet koalisi, ada saja dinamika politik di dalamnya yang menarik untuk dicermati. Persaingan antarpartai, kasak-kusuk untuk mendapatkan posisi kunci, dan tekanan dari masing-masing kepentingan, menjadi bagian dari keseharian dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan seringkali guna mendapatkan posisi di pemerintahan, anggota koalisi mengorbankan prinsip, sementara pada saat lain kompromi dibangun untuk mencapai kepentingan bersama.

Namun, kekuatan sejati dari sebuah kabinet koalisi terletak pada kemampuannya untuk mengatasi perbedaan dan menjaga stabilitas politik. Dengan berbagai latar belakang ideologis dan kepentingan yang beragam, kemampuan menciptakan keselarasan dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan sebuah pemerintahan koalisi.