Kebijakan Satu Peta (One Map Policy): Meningkatkan 8% Pertumbuhan Ekonomi Negara dan Solusi Konflik Tumpang Tindih Lahan

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia meluncurkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sebagai langkah penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tumpang tindih lahan. Kebijakan ini berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000.

Mengapa Kebijakan Satu Peta Diperlukan?

Kebijakan ini dirancang dengan beberapa pertimbangan utama:

1. Pemanfaatan Data dan Penyelesaian Konflik: Dengan adanya satu peta yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah memanfaatkan data dan menyelesaikan konflik lahan.

2. Pemutakhiran Peta Tematik: Peta tematik perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan dinamika pembangunan nasional.

3. Akses Publik: Peningkatan kualitas peta tematik melalui Kebijakan Satu Peta memungkinkan akses data yang lebih luas bagi publik.

4. Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan: Banyaknya ketidaksesuaian atau tumpang tindih lahan memerlukan tindak lanjut yang serius.

Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta digunakan dalam berbagai isu strategis seperti:

• Performa Agraria: Mengatasi konflik pertanahan, memastikan data yang akurat, dan melakukan reforma agraria.

• Food Estate dan Stranas PK-KPK: Penggunaan data KSP dalam menentukan area food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

•