Praktik perencanaan wilayah dan kota di Eropa pada generasi tahun 1980-an berfokus pada skala proyek, terutama untuk menghidupkan kembali bagian kota dan wilayah yang kumuh dan hal-hal yang terkait peraturan penggunaan lahan.
Tetapi pada akhir abad ini, upaya baru sedang berlangsung di banyak bagian Eropa untuk menghasilkan perubahan strategi yang lebih baik untuk perencanaan kota, subkawasan, dan wilayah.
Perencanaan wilayah dan kota diharapkan dapat mengartikulasikan logika spasial yang lebih koheren dan terintegrasi untuk peraturan penggunaan lahan, perlindungan sumber daya, dan investasi dalam regenerasi dan infrastruktur.
Pada perkembangannya, fokus perencanaan menyentuh aspek hubungan spasial wilayah sebagai cara yang lebih menjanjikan dan lebih efektif untuk mengintegrasikan agenda kebijakan ekonomi, lingkungan, budaya, dan sosial yang mempengaruhi lokalitas.
Hal ini berarti membawa potensi untuk “penskalaan ulang” isu agenda dari tingkat nasional atau negara bagian sampai tingkat kota.
Eropa menerapkan pendekatan perencanaan ekonomi wilayah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan tata ruang harus berhubungan dengan upaya mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara luas, khususnya yang menyangkut perhatian terhadap ketimpangan wilayah terkait kesejahteraan, ketenagakerjaan, serta kondisi sosial.
Pemerintah pusat memainkan peran signifikan untuk mengelola tekanan pembangunan di seluruh negeri, serta pengelolaan investasi sektor publik.
Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dengan pendekatan ekonomi wilayah ini tidak dapat dipisahkan dari isu-isu perkembangan nasional dan wilayah.
Peran pemerintah regional dan pusat sangat penting dalam mengkoordinasikan dan medorong proses pembangunan.
Ada beberapa kekuatan pendorong di balik upaya perubahan tata kelola perencanaan wilayah dan kota di Eropa.
Beberapa pendorongnya terkait dengan agenda kebijakan dominan di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya.
Pengaruh agenda “daya saing” telah tersebar luas di Eropa, yang mendukung banyak investasi dalam infrastruktur dan pembangunan kembali perkotaan.
Fokus pada kota dan wilayah berkaitan dengan argumen yang mapan tentang pentingnya kualitas tempat (place) dalam pembangunan ekonomi.
Di Eropa, agenda lingkungan juga kuat, sebagian terkait dengan penekanan gerakan lingkungan pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan sebagian dengan gerakan warga yang peduli dengan kualitas hidup pada suatu tempat (place).
Fokus pada tempat (place) ini pada gilirannya terkait dengan momentum politik-budaya untuk menegaskan kembali pentingnya identitas dan citra regional atau lokal dalam menghadapi integrasi dan globalisasi Eropa.
Hal tersebut melahirkan perencanaan tata ruang wilayah dan kota yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saling terintegrasi.
Ekspresi spasial dari strategi baru ini adalah konsep pembangunan seimbang, yang menawarkan fokus pembangunan dengan tujuan sama di seluruh wilayah Uni Eropa, bersamaan dengan upaya mempromosikan dinamisme zona pertumbuhan utama di benua itu.
Pendekatan umum ini dikembangkan melalui konsep perkembangan polisentris yang mendefinisikan kembali hubungan perkotaan-pedesaan, mengamankan akses ke infrastruktur dan pengetahuan (termasuk komunikasi trans-Eropa), dan pada saat yang sama mempromosikan pembangunan yang lebih kompak dan konservasi sumber daya.
Potensi perencanaan tata ruang strategis untuk menghasilkan prinsip-prinsip pembangunan tata ruang sebagaimana konsep tersebut telah dipromosikan secara gencar oleh Uni Eropa.
Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman perencanaan wilayah di Eropa adalah bahwa inisiatif perencanaan tata ruang strategis mungkin terlihat serupa dalam garis besar, tetapi mereka mengambil banyak bentuk yang berbeda, serta melakukan berbagai jenis pekerjaan tata kelola dalam konteks yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa aspek lokalitas itu penting.
Oleh karena itu, strategi-strategi yang inovatif dan transformatif serta tertanam dalam persepsi lokal tentang tantangan dan peluang lebih mungkin memiliki efek yang bertahan lama.
Pelajaran berharga lainnya adalah bahwa inisiatif dalam perencanaan tata ruang strategis dapat membebaskan kekuatan kreatif yang inovatif, tetapi juga dapat menjadi ajang untuk mempertahankan status quo.
Selain itu, pengembangan dimensi spasial dari rencana strategis di wilayah-wilayah Eropa bukan hanya masalah analisis teknis, tetapi pengembangan logika spasial yang membawa kekuatan persuasif dalam konteks politik yang kompleks.
Dalam konteks sosial budaya (sosbud), pembangunan dan tata kelola wilayah di Eropa telah membudaya sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakatnya dalam kerangka kesatuan dalam keberagaman.
Dari apa yang terjadi di Eropa, dapat ditarik kesimpulan tentang pentingnya menciptakan kelembagaan yang sesuai untuk prakarsa pembangunan spasial regional.
Dalam konteks ini, keberadaan beberapa warisan institusional pada skala regional atau subregional merupakan aset penting yang terus dijaga. Hal ini juga membantu jika yurisdiksi lokal memiliki otonomi keuangan.
Dari pembelajaran sistem perencanaan di beberapa negara Uni Eropa, diketahui bahwa sistem perencanaan pada negara-negara di sana menjadi arahan perencanaan penataan ruang sekaligus juga non-keruangan (pembangunan). Sistem ini terhierarki secara sistematis berdasarkan wilayah administrasi, dari tingkat Uni Eropa, Nasional, Regional, hingga Lokal.
Poin penting dari gambaran sistem perencanaan pada beberapa negara Uni Eropa ini adalah bahwa pembagian lingkup praktik perencanaan (perencanaan penataan ruang dan perencanaan pembangunan) secara umum dilakukan secara sistematis, integratif dan tidak bersifat paralel.
REFERENSI
- Albrechts, L., Healey, P., & Kunzmann, K. R. (2003). Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69(2), 113–129. doi:10.1080/01944360308976301
- Kunzmann, K. (1982). The European regional planning concept. Ekistics, 49(294), 217–222. http://www.jstor.org/stable/43619565
- Marshall, T. (1996). Regional planning in Western Europe: The contemporary context. International Planning Studies, 1(3), 357–367. doi:10.1080/13563479608721662
