Mengenal kemiskinan memang baiknya pernah mengalami apa yang dinamakan miskin. Dan kebetulan saya pernah mengalaminya. Ketika itu, ada banyak pemikiran dan pertanyaan besar terlintas di kepala kenapa negara ini tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan.
Beberapa tulisan dari para akademisi maupun praktisi yang pernah saya pelajari selama ini selalu melihat kemiskinan dari sudut pandang yang tidak komprehensif.
Sejak berdirinya negara ini, isu ini belum juga menemukan solusi yang tepat. Dengan adanya penyebaran wabah virus corona Covid-19 baru-baru ini, masalah kemiskinan di Indonesia akan menemui babak baru, bahkan semakin rumit.
Menurut opini Bank Dunia, pada tahun 2020 pandemi virus ini akan menambah jumlah penduduk miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, yang diprediksi akan mencapai 11 juta orang.
Hal ini memunculkan pertanyaan pada orang awam, apakah program-program pengentasan kemiskinan selama ini benar-benar dijalankan? Mungkin dari sini kita perlu mengkaji ulang diri sendiri, baik dari sisi pemerintah (negara) maupun rakyat, apa yang salah?jangan- jangan definisi kemiskinan pun kita masih belum satu suara?
Secara umum, kemiskinan berarti kurangnya tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Untuk mendefinisikan kemiskinan yang lebih komprehensif, tidak ada salahnya menengok kembali hasil pemikiran pemenang Nobel Ekonomi tahun 2019 yang lalu.
Mereka adalah Abhijit Banerjee, ekonom dari India, Esther Duflo, ekonom dari Prancis, serta ekonom Amerika Serikat Michael Kremer. Riset mereka berkesimpulan bahwa membaca persoalan kemiskinan harus disesuaikan dengan tingkat standar kehidupan masyarakat yang diteliti.
Analogi sederhananya adalah tidak bisa menyamakan definisi miskin di Indonesia dengan di Singapura. Dan definisi tersebut perlu penyesuaian secara berkala. Berdasarkan hal- hal tersebut, beberapa aspek kunci perlu diperkuat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di negeri ini.
Aspek pertama adalah kemauan politik. Bicara politik sebaiknya juga bicara tentang komitmen yang kuat dan tekad keras dari pihak eksekutif maupun legislatif yang secara langsung berwenang dan bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan.
Komitmen untuk menyusun agenda pembangunan daerah yang menempatkan pengentasan kemiskinan pada skala prioritas pertama. Kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan pengentasan kemiskinan di masa lalu dan tekad untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang.
Selain itu, sebaiknya ada peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pengentasan kemiskinan, dengan dukungan bagi usaha kecil, pedagang kaki lima, penghapusan pajak dan pungutan terhadap hasil-hasil pertanian.
Aspek ketiga adalah strategi. Strategi mencakup arah umum, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan.
Strategi disusun dan didasarkan kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan termasuk kelompok masyarakat miskin agar dapat mengetahui dan memahami sampai sejauh mana upaya pengentasan kemiskinan berjalan sesuai dengan sasaran dan arah yang disepakati. Strategi sebagai pedoman kebijakan, introspeksi, koreksi dan evaluasi.
Aspek keempat adalah kebijakan dan program. Kebijakan dan program harus dapat dilakukan secara operasional, dengan proses yang terencana, bertahap dan berkesinambungan.
Disusun oleh dan berdasarkan kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan serta disesuaikan dengan kondisi wilayah. Membuka peluang atau kesempatan bagi orang miskin, memberdayakan dan melindungi orang miskin, mendorong partisipasi semua pihak dan berfokus pada hak-hak anak dan wanita.
Aspek kelima adalah data. Data terkait dengan informasi yang akurat dan termutakhir tentang peta kemiskinan di daerah, mencakup identifikasi siapa orang miskin, jumlahnya, dimana mereka berada dan apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup.
Data yang mengidentifikasi dan memberi gambaran kehidupan orang miskin untuk menyusun kebijakan dan program yang bermanfaat dan tepat sasaran. Data harus sesuai dengan bobot permasalahan yang dihadapi daerah tersebut agar dapat mencapai hasil yang optimal.
Aspek keenam adalah pemantauan dan evaluasi. Aspek ini harus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari siklus program untuk menentukan efisiensi dan efektivitasnya, selain juga juga melakukan perbaikan kebijakan dan program yang masih kurang tepat. Proses ini diperlukan untuk menetapkan perkembangan, kemajuan dan adanya penyimpangan program.
Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks di Indonesia. Kemiskinan hadir melalui kombinasi dari faktor tingkat pendidikan rendah, kesehatan buruk, dan terbatasnya akses kepada pelayanan dasar.
Sifat kemiskinan di Indonesia yang bersifat multidimensional memerlukan pendekatan baru berbasis pertimbangan 6 (enam) aspek diatas. Mengutip ucapan mantan Presiden USA Barrack Obama, yaitu “If poverty is a disease that infects the entire community in the form of unemployment and violence, failing schools and broken homes, then we can’t just treat those symptoms in isolation. We have to heal that entire community”.
Jadi, kita tidak dapat begitu saja mengobati gejala-gejala yang berhubungan dengan kemiskinan itu secara terpisah. Kita harus menyembuhkan seluruhnya***(ASP, 2020)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
