Reformasi Ekonomi Argentina di Bawah Presiden Milei: Peralihan Menuju Deregulasi dan Pertumbuhan

Inisiatif Megadecreto, yang diumumkan pada 21 Desember 2023, menjadi inti reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Milei. Paket reformasi besar ini menghapus lebih dari 300 regulasi ekonomi, secara drastis mengubah struktur ekonomi Argentina. Langkah-langkah utama dalam inisiatif ini meliputi juga mencakup: deregulasi pasar tenaga kerja, pengurangan birokrasi, dan reformasi pajak. Terkait pasar tenaga kerja, kontrol sewa dan regulasi ketenagakerjaan yang ketat dihapus untuk mendorong kebebasan ekonomi individu dan merangsang sektor swasta. Pemerintah juga mengurangi kementerian federal dari sebelumnya 19 menjadi sembilan, mengurangi pegawai pemerintahan federal sebesar 10%, dan menghilangkan 30.000 pekerjaan di sektor publik. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi inefisiensi birokrasi dan memotong pengeluaran publik. Untuk mendukung reformasi pajak, Presiden Milei membubarkan Administrasi Federal Pendapatan Publik (AFIP), badan pajak terbesar di Argentina, yang akhirnya mengurangi 3.100 pekerjaan di sektor publik dan menghemat lebih dari $6,5 juta per tahun dari uang pembayar pajak. 

Pendekatan ini mirip dengan reformasi pasar yang diadopsi oleh Polandia pada 1990-an setelah runtuhnya Partai Komunis di negara tersebut, yang akhirnya berhasil mentransisikan negara tersebut ke arah ekonomi pasar yang dinamis. Bagi Argentina, Inisiatif Megadecreto menandai langkah tegas untuk mengakhiri dekade intervensi negara dan kebijakan ekonomi yang tidak efisien. Dengan memprioritaskan deregulasi, efisiensi fiskal, dan pertumbuhan sektor swasta, Milei sedang merintis jalan menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Tingkat Popularitas Presiden Javier Milei (UFM Reform Watch)

Model Ekonomi Argentina dan Indonesia yang Berbeda

Sementara Argentina di bawah Presiden Milei mengejar reformasi berbasis pasar, Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan yang sangat berbeda. Strategi ekonomi Indonesia berfokus pada perluasan peran negara, penyediaan subsidi yang luas, dan stabilitas sosial, serta relatif mengabaikan upaya liberalisasi pasar. Model ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintahan Indonesia saat ini bertumpu pada kabinet besar, yang terdiri dari 48 menteri (tujuh menteri koordinator dan 41 menteri teknis), 55 wakil menteri, dan 20 pejabat setingkat menteri, yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Struktur yang luas ini mencerminkan pendekatan terpusat yang menekankan kendali negara atas sektor-sektor kunci seperti energi, infrastruktur, dan layanan sosial. Berbeda dengan upaya pengurangan birokrasi di Argentina, pemerintah Indonesia terus menambah pegawai pemerintahan, mencerminkan prioritas pada pembangunan yang dipimpin oleh negara. Untuk tahun anggaran 2024,  Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) melakukan proses seleksi untuk memenuhi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 250.407 posisi yang akan tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Dalam pemberitaan ANTARA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, juga mengungkapkan peluang besar dibukanya kembali pendaftaran CPNS pada tahun 2025. 

Subsidi merupakan pilar utama lainnya dalam strategi ekonomi Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp307,90 triliun dalam APBN 2025 untuk subsidi dan kompensasi, yang diklaim bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Subsidi tersebut mencakup energi sebesar Rp203,40 triliun, termasuk BBM dan LPG sebanyak Rp113,6 triliun, dan non-energi Rp104,50 triliun. Meskipun langkah-langkah ini memberikan manfaat jangka pendek, subsidi tersebut justru merusak fleksibilitas fiskal dan menghalangi partisipasi sektor swasta dalam industri penting.

Strategi Argentina dan Indonesia yang berbeda mencerminkan filosofi yang berlawanan tentang pembangunan ekonomi. Argentina di bawah Milei berupaya mendorong pertumbuhan berbasis pasar dengan mengurangi campur tangan pemerintah, sementara Indonesia memprioritaskan stabilitas melalui intervensi negara yang besar. Model Argentina bertujuan menarik investasi swasta dan memanfaatkan efisiensi pasar, sementara subsidi dan perluasan pemerintah di Indonesia fokus pada perlindungan sosial dan inklusivitas ekonomi. Pendekatan ini menyoroti kompromi antara deregulasi dan intervensi negara. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan besar, strategi mereka yang kontras mencerminkan visi yang berbeda tentang cara untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di abad ke-21.

Pada akhirnya, reformasi ekonomi Argentina di bawah Presiden Milei merupakan eksperimen berani dalam deregulasi dan disiplin fiskal yang terbukti mampu menstabilkan perekonomian dari suatu negara yang telah kacau akibat pendekatan sosialisme selama bertahun-tahun, dengan potensi untuk mengubah lintasan ekonomi negara tersebut. Fokus pada pengurangan birokrasi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan sektor swasta menandai pemutusan yang jelas dari kebijakan masa lalu. Sebaliknya, Indonesia yang menekankan stabilitas melalui subsidi besar dan struktur pemerintahan yang luas, justru terkendala untuk menjaga kesehatan fiskal Indonesia, terutama dengan perekonomian global yang masih belum stabil. Terbukti, pemerintahan Indonesia yang baru sedang berusaha untuk menciptakan aliran pendapatan yang baru dengan menaikkan tarif PPN yang banyak mendapatkan gejolak dari masyarakat kelas menengah. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah strategi berbasis pasar Argentina mampu menginspirasi Indonesia atau model berpusat pada negara seperti saat ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah?