Tambah Kementerian Tambah Masalah, Kritik untuk Pemerintahan Baru Prabowo Subianto

Keputusan untuk memperluas jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto pada akhirnya tidak dapat diubah, tetapi akan sangat penting jika dapat dipertimbangkan kembali dalam jangka menengah dan panjang. Alih-alih memperbesar birokrasi, fokus seharusnya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas struktur pemerintahan yang ada. 

Pelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa lebih banyak kementerian tidak menjamin tata kelola yang lebih baik---bahkan sebaliknya, seringkali justru memperlambat, memperburuk ketidakefisienan, dan meningkatkan biaya.

Selain itu, ironi dari dorongan "pemerintahan besar" di negara yang telah melarang komunisme sejak 1965 tidak bisa diabaikan. Masa depan Indonesia bergantung pada tata kelola yang cerdas dan lincah yang mengutamakan hasil daripada imbalan politik. 

Pemerintahan Prabowo seharusnya berusaha untuk menyederhanakan fungsi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan fokus pada memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, daripada memperluas aparatur negara dengan biaya rakyat.