Tambah Kementerian Tambah Masalah, Kritik untuk Pemerintahan Baru Prabowo Subianto

Yunani memberikan pelajaran penting dalam hal ini. Selama bertahun-tahun sebelum krisis keuangan, negara tersebut memelihara birokrasi yang gemuk yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketidakstabilan fiskalnya. 

Meskipun ada peringatan dari lembaga keuangan internasional, Yunani gagal mengendalikan pengeluaran pemerintah, yang akhirnya memaksa negara tersebut menjalani langkah-langkah penghematan yang ketat. Meskipun Indonesia tidak menghadapi krisis utang sebesar itu, pelajarannya jelas, ekspansi pemerintah yang tidak terkendali dapat berdampak serius pada perekonomian dalam jangka panjang.

Negara seperti Swiss dan Kanada, di sisi lain, lebih fokus pada penciptaan pemerintahan yang efisien dengan kementerian yang lebih sedikit. Kedua negara ini menekankan tanggung jawab fiskal dan penggunaan dana publik yang bijaksana, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan memberikan layanan publik yang efektif. Indonesia, dengan tantangannya sendiri, seharusnya mencontoh pendekatan ini.

Dorongan Pemerintah Besar di Negara yang Melarang Komunisme

Ironi dari dorongan pemerintahan Prabowo untuk memperbesar pemerintahan sangat sulit diabaikan jika dilihat dari sudut pandang sejarah politik Indonesia. Sejak 1965, setelah kudeta yang terkenal dan larangan komunisme, Indonesia secara konsisten memposisikan diri sebagai negara yang waspada terhadap ideologi yang mempromosikan komunisme dengan gaya "pemerintahan besar" dan "kolektivisme masif". 

Era Orde Baru di bawah Soeharto memperkuat sikap ini, dengan mengasosiasikan komunisme dengan otoritarianisme, kendali negara yang berlebihan, dan ketidakefisienan.

Namun, pendekatan Prabowo, dengan penekanan pada penciptaan kementerian baru dan memperluas peran negara, tampaknya mengarahkan negara ini ke model pemerintahan yang mencerminkan beberapa karakteristik yang secara historis ditolak. 

Meskipun Prabowo sendiri tidak mengadvokasi komunisme, ekspansi kontrol pemerintah dan birokrasi ini mengingatkan pada pemberdayaan negara secara berlebih. Ini berisiko memicu ketidakpuasan publik, terutama di kalangan yang telah menjalani buruknya dampak otoritarianisme dan ketidakefisienan yang terkait dengan "pemerintahan besar" di Orde Lama dan Baru.

Dorongan untuk pemerintahan yang lebih besar dan terpusat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, yang umumnya bertujuan untuk model pemerintahan yang lebih ramping untuk memungkinkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta, inovasi, dan partisipasi masyarakat sipil. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didorong oleh kekuatan pasar dan kewirausahaan, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang dinamis. Birokrasi yang berkembang dapat menghambat pertumbuhan ini dengan meningkatkan hambatan regulasi, birokrasi, dan ketidakefisienan.

Pentingnya Evaluasi Ulang