Kemiskinan dan Permasalahan Sosial Masyarakat

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang ditandai dengan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tiada peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Standar kehidupan di masyarakat tidak sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena berkaitan dengan segala bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sistem sosial lainnya. Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di banyak negara terlebih negara-negara berkembang dan tertinggal. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, walaupun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan 0,43 persen saat September 2021 jika dibandingkan dengan data pada Maret 2021.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial. Masalah sosial adalah perilaku atau sikap individu yang diidentifikasi melalui derajat ancamannya terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masalah sosial dianggap menjadi masalah masyarakat, memiliki konsekuensi negatif terhadap individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, disorganisasi keluarga, dan lainnya juga menjadi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan sosial berdampak mengancam kelangsungan fungsi institusi sosial seperti pendidikan, ekonomi, maupun keluarga antara lain sebagai berikut.

• Meningkatkan kasus kriminalitas.
• Adanya kesenjangan antara orang kaya dan miskin.
• Adanya perpecahan kelompok.
• Munculnya perilaku menyimpang.
• Kenakalan remaja.

Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia mengadopsi pembangunan yang hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, namun mengesampingkan aspek-aspek sosial. Kegagalan pembangunan ini harus diatasi dengan adanya kontrol dan pengawasan serta memerlukan perubahan-perubahan semua elemen sosial di negara ini. Untuk itu pembangunan sosial harus memiliki 8 karakteristik sebagai berikut. 

• Pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan harus sinergi,
• Pembangunan sosial memiliki fokus yang terdisiplin.
• Pembangunan sosial dilakukan secara bertahap.
• Harus bersifat interpersionis.
• Adanya ikut campur berbagai pihak yang memiliki komitmen dalam kesejahteraan masyarakat.
• Memiliki strategi yang sangat dinamis, harus dapat melihat masyarakat sebagai satu kesatuan.
• Pembangunan sosial harus didasarkan pada tujuan kesejahteraan sosial
• Dibutuhkan peran berbagai pihak.

Berdasar pada salah satu pendekatan pembangunan sosial, kemiskinan dan permasalahan sosial dapat diantisipasi dengan pembangunan berbasis pada kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan masyarakat. Pendekatan ini memerlukan partisipasi berbagai elemen. Ciri pokok pendekatan ini yakni keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat pada tingkat lokal, memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan kemandirian dan pemberdayaannya, serta memiliki toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan sebagainya.  Pendekatan ini biasanya dapat mencapai tujuan pembangunan sosial.

Pesoalan kemiskinan dan permasalahan sosial menjadi fenomena sosial yang memerlukan adanya kebijakan sosial agar tidak gagal dalam mewujudkan visi misi menyejahterakan warga. Pemerintah telah mewujudkannya dengan adanya berbagai program pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program lainnya. Pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan sosial ini agar pembangunan dapat berjalan baik dan mencapai tujuannya. Selain pemerintah, kebijakan dan pembangunan sosial harus mendapat dukungan dari masyarakat, perusahaan, lembaga atau instansi.