Perlindungan Guru Harus Sama dengan Siswa

Perlindungan terhadap guru dan perlindungan anak di Indonesia merupakan dua aspek yang saling terkait dalam konteks pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap perlindungan guru semakin meningkat, terutama terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi yang mereka hadapi saat menjalankan tugas mendidik. Di sisi lain, perlindungan anak juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan.

Regulasi yang Ada

Perlindungan guru telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa semua satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi guru

Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, dan intimidasi baik dari siswa maupun orang tua siswa

Usulan Pembentukan UU Perlindungan Guru

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru untuk mencegah kriminalisasi terhadap tenaga pendidik. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi guru untuk mendidik dengan cara disiplin tanpa takut akan konsekuensi hukum

 Kasus-kasus kekerasan terhadap guru, seperti yang terjadi di Bengkulu dan Sidoarjo, menunjukkan betapa rentannya posisi guru dalam menghadapi tuduhan ketika mereka mencoba mendisiplinkan siswa

Undang-Undang Perlindungan Anak

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Pasal 54 undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi anak dan orang tua untuk mengajukan pengaduan jika terjadi tindakan kekerasan oleh pendidik, meskipun bertujuan baik, penerapan undang-undang ini sering kali menimbulkan dilema bagi guru yang berusaha mendisiplinkan siswa. Keseimbangan antara Perlindungan Guru dan Anak

Tantangan dalam Implementasi

Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan guru dan perlindungan anak. Banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang perlindungan anak tidak seharusnya digunakan sebagai senjata untuk menyerang guru yang bertugas mendidik dengan cara disiplin

 Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperjelas batasan-batasan dalam penerapan kedua undang-undang tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mencapai keseimbangan ini, disarankan agar:

Sosialisasi dan Pelatihan: Diperlukan sosialisasi yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban guru serta siswa dalam konteks pendidikan.

Revisi Undang-Undang: Revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi langkah untuk mengintegrasikan aspek perlindungan guru secara lebih efektif

Mediasi: Penguatan peran komite sekolah dalam mediasi antara pihak sekolah dan orang tua dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan jalur hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua pihak, di mana guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum, sementara anak tetap mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.