Bupati Takalar juga mengatakan guna akan melakukan investigasi dan mencari fakta, apakah dalam pembebasan lahan dilakukan dengan cara tidak prosedural dan terjadi adanya dugaan intimidasi dan tekanan kepada warga masyarakat pemilik lahan.Â
"Pihak Pemerintah kabupaten Takalar akan melakukan upaya mediasi antara warga masyarakat dengan pihak PTPN I Regional 8 sebagaimana pada Surat Kesepakatan Mediasi yang dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) Republik Indonesia. Ini tentang Kasus Hak atas Kesejahteraan dan Hak Atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dengan PT Perkebunan Nusantara, guna mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi," ujarnya.
Di tempat terpisah, Manajemen head office PTPN I melalui Aris Handoyo selaku Sekretaris Perusahaan menjelaskan bahwa PTPN I Regional 8 di Kabupaten Takalar yang mengelola budidaya tanaman tebu bertujuan untuk menghasilkan Gula Kristal Putih. Kegiatan usaha dimaksud dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai swasembada gula yang ditegaskan kembali pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023.
"PTPN I melalui Holding Perkebunan Nusantara diberikan amanah/tugas untuk meningkatkan produktivitas tebu dan menambah luas lahan perkebunan mencapai 179.000 hektar baik terhadap lahan tebu rakyat maupun kawasan hutan dengan perikanan. Kemudian, kami berkegiatan telah memberikan kontribusi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, sinergi BUMN melalui penyaluran CSR, melaksanakan kewajiban pembayaran pajak-pajak, dan mengembangkan koperasi/kelompok tani tebu rakyat," jelas Aris.
"Dukungan ini sangat penting bagi kami dalam rangka akselerasi swasembada gula nasional dan peningkatan perekonomian Kabupaten Takalar melalui kegiatan usaha budidaya tebu di PTPN I Regional 8," tutupnya.
Keterangan Lebih Lanjut:
Aris Handoyo
Corporate Secretary
PT Perkebunan Nusantara I
Member of PTPN Group
Telp: +62 811-3333-3214
