Identifikasi Pemilih Ganda Pilkada 2018

Mewujudkan pemilu demokratis dan berintegritas dalam konteks daftar pemilih, mesti diawali dengan komitmen dan kesadaran bersama bahwa Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Sumber Daftar Pemilih

Akhir pekan tadi, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan persoalan nama ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada 2018. Politisi Partai Golkar ini mensinyalir ada ribuan pemilih ganda dalam DPS ditemukan di sejumlah daerah. Antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (5.373 nama), Bali (2.796) dan Jawa Timur (300 nama). Dia mendorong KPU segera   pencocokan dan penelitian data kembali di seluruh daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018.* 

Mengurai persoalan daftar pemilih, sejatinya perlu dipahami dari mana sumber daftar pemilih itu berasal. Merujuk Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Derah, sumber daftar pemilih berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

DP4 sedikitnya memuat sebelas (11) informasi pribadi seorang warga Negara meliputi;

• Nomor urut;
• Nomor Induk Kependudukan;
• Nomor Kartu Keluarga;
• Nama lengkap;
• Tempat lahir;
• Tanggal lahir;
• Umur;
• Jenis kelamin;
• Status perkawinan;
• Alamat jalan/dukuh;
• Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); dan
• Jenis disabilitas.

 Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4 dan melakukan sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis. 

Hasil analisis dan singkronisasi yang berupa Daftar Pemilih ini kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran. Begitu mendapat bahan Daftar Pemilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang untuk dilakukan pemutakhiran dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dapat berasal dari pengurus RT atau RW.

Pemuktahiran yang dilakukan PPDP berupa kegiatan  memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih atau yang populer kita kenal dengan pencocokan penelitian (coklit). Hasil akhir coklit inilah yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. 

Untuk menunjang efektifitas PPDP, KPU memerintahkan 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. PPDP pun wajib melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:

• mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
• memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
• mencoret Pemilih yang telah meninggal;
• mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
• mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
• mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
• mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
• mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
• mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
• mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Agar proses coklit ini sempurna, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit. Hal ini dimaksudkan agar validitas informasi data penduduk terverifikasi.

Kenapa Muncul Data Pemilih Ganda?