Pancasila, Hanya di Bibir Saja?

Hari Guru Nasional yang baru saja diperingati beberapa waktu lalu, membawa kita untuk merenung sejenak tentang betapa pentingnya peran guru dalam membentuk karakter bangsa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya sekadar filosofi politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara. Dalam konteks pendidikan, peran guru menjadi kunci untuk menanamkan makna-makna dari setiap sila Pancasila, agar generasi penerus dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan Pancasila bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan saja; setiap individu di masyarakat, dari tokoh politik hingga warga biasa, memiliki peran dalam mewujudkannya.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai agama, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan pemecah belah. Nilai dari sila ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun ada perbedaan dalam hal agama, kepercayaan, dan bahkan tradisi. Salah satu contoh nyata yang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana umat beragama yang berbeda sering kali saling mendukung dalam perayaan hari besar agama mereka. Di kota-kota besar, misalnya, banyak acara keagamaan yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, saling menghormati dan mendukung. Tidak jarang kita juga melihat umat beragama yang berbeda membantu merayakan momen-momen besar seperti Lebaran atau Natal, menunjukkan bahwa makna toleransi yang terkandung dalam sila pertama bukan hanya kata-kata kosong, tetapi menjadi tindakan nyata dalam kehidupan bersama.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap individu dengan adil dan tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan suku, agama, atau latar belakang sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai ini menjadi landasan untuk menjaga keharmonisan sosial. Misalnya, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berusaha mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Program-program bantuan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, adalah salah satu wujud nyata dari usaha untuk menciptakan keadilan sosial. Selain itu, kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin atau kelompok yang terpinggirkan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak juga merupakan bagian dari penerapan sila ini. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga keadilan sosial, meskipun masih terdapat tantangan, menunjukkan bahwa makna dari sila ini terus berusaha diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan, Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa bisa mudah terpecah belah. Namun, Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Salah satu contoh konkret adalah ketika Indonesia berhasil menggelar Pemilu serentak, meskipun ada perbedaan pilihan politik yang tajam di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, proses demokrasi berjalan dengan damai dan lancar, tanpa menimbulkan kerusuhan besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda, masyarakat Indonesia tetap bisa bekerja sama untuk tujuan bersama, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Selain itu, dalam situasi darurat, seperti bencana alam, solidaritas antarwarga negara selalu terlihat dengan jelas. Warga dari berbagai suku dan agama bahu-membahu memberikan bantuan dan dukungan kepada korban bencana, memperlihatkan bahwa sila ini masih hidup dalam diri setiap orang.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil harus melibatkan kebijaksanaan dan musyawarah. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengedepankan prinsip ini, di mana setiap warga negara berhak untuk memberikan suara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Meskipun Indonesia sebagai negara besar dan majemuk memiliki tantangan tersendiri dalam hal kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijunjung tinggi. Misalnya, dalam proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, setiap suara dihargai dan dianggap penting. Penerapan prinsip ini juga terlihat dalam cara pemerintah Indonesia membuat kebijakan, dengan sering melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah nasional atau forum diskusi publik untuk mendengar pendapat dari berbagai kalangan. Namun, tentu saja, praktik demokrasi ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan rakyat banyak.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari seluruh sila Pancasila. Ini mengingatkan kita untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka dengan adil, tanpa ada diskriminasi. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih sangat terbatas. Di sisi lain, kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya sudah berkembang pesat dan menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan sosial telah menjadi tujuan yang terus diperjuangkan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pemerataan pembangunan yang sejati.

Namun, selain ketimpangan tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bentuk intoleransi yang terkadang muncul di tengah masyarakat. Kasus-kasus kekerasan atas dasar agama dan etnisisme masih kerap terjadi, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Beberapa insiden di daerah-daerah yang dipicu oleh perbedaan agama atau etnis menjadi sorotan, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh sikap intoleran. Mengingat keberagaman yang ada, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah suatu kewajiban yang harus dijaga oleh setiap individu.

Pancasila, meskipun sudah lama menjadi dasar negara, tetap relevan dan penting dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial yang terus berkembang. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan bangsa. Seiring dengan peringatan Hari Guru Nasional yang baru lalu, penting bagi kita untuk mengingat kembali betapa besar peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Namun, di luar dunia pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Setiap tindakan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan publik, harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Akhirnya, Pancasila harus terus diperjuangkan agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu sebuah negara yang adil, makmur, dan damai. Untuk itu, setiap individu, dari pemimpin negara hingga warga biasa, harus bersama-sama menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus mengamalkan makna dari setiap sila Pancasila, kita akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya dibibir saja!.

(Andika Syahputra - Mahasiswa UNDIKSHA)