Komitmen G20: PLTA Poso (Bukan) Energi Hijau?

Jika diumpamakan manusia, barangkali Indonesia sedang dalam kondisi Star syndrome, mungkin karena merasa satu-satunya Negara ASEAN yang tergabung dalam Forum G20 dan tahun ini menjadi Presindesi, serta banyak proyek ambisius yang berhasil dilakukan seperti Pertamina Mandalika International Street Circuit, Jakarta International Stadium (JIS) dan keran investasi yang dibuka demi kelancaran pembangunan. 

Pelbagai bentuk pembangunan ini kelihatan seperti hanya ajang unjuk kehebatan Indonesia terhadap negara-negara lain, apalagi tahun ini pertemuan Forum G20 diselenggarakan di Indonesia, akan ada banyak pertemuan mulai dari pertemuan tingkat kelompok kerja, pertemuan tingkat menteri dan deputi sampai pada KTT yang dihadiri oleh kepala negara anggota Forum G20. 

Kesan glamor dipersiapkan untuk pertemuan ini, yang mungkin saja dilakukan untuk menarik perhatian atau hanya sekadar buat para negara anggota G20 berdecak kagum melihat Indonesia.

Pemerintah Indonesia kelihatan tergesa-gesa dalam melakukan percepatan di pelbagai sektor yang mengakibatkan banyaknya aksi-aksi penolakan di setiap daerah. 

Tidak terkecuali di Poso, hadirnya PLTA Poso yang digadang-gadang sebagai langkah Indonesia ikut bersaing dan berkembang dengan negara-negara maju dalam hal menghasilkan energi hijau malah memicu banyak persoalan.

"Peresmian bendungan PLTA PT. Poso Energy oleh Presiden adalah salah satu langkah awal gagalnya Indonesia menjadi Presidensi G20"

Hadirnya PLTA di Kabupaten Poso tepatnya di Kecamatan Pamona Puselemba, kelurahan Tentena terkesan seperti terobosan Indonesia dalam mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Dengan mengenakan setelan jaket bertuliskan "G20" sebagai penanda sekaligus bentuk mengkampanyekan Presidensi Indonesia di forum G20 tahun 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungannya dengan bangga.

PLTA PT. Poso Energy seperti membawa harapan bagi Indonesia untuk dapat pelan-pelan keluar dari penggunaan bahan baku energi fosil yang merusak dan terbatas. 

Namun, ada banyak aspek yang luput dari perhatian pemerintah. Bahkan jika di lihat dengan seksama, justru kehadiran PLTA sudah ditolak sejak awal berdirinya. 

Gerakan demi gerakan penolakan PLTA kian marak, dari yang muda hingga para sepuh ikut turun mewarnai aksi, dari mediasi, demonstrasi hingga sangsi adat pun telah dilalui dan selalu berujung buntu. 

Penolakan ini bukan tanpa sebab, ada banyak kerugian moril maupun materiil yang tidak hanya berdampak pada segelintir orang, tapi hampir keseluruhan masyarakat bahkan desa-desa yang sudah sejak turun-temurun menggantungkan hidup di danau poso jauh sebelum kehadiran PLTA.

Pemaknaan secara serampangan mengenai green energy lah yang banyak memicu kesalahan dalam penerapannya. Kalau hanya dimaknai sekadar pemanfaatan sumber daya alam berupa air, angin, matahari, panas bumi dan lain-lain. Jelas akan berujung pada tafsir yang keliru, di saat negara-negara lain mempertimbangkan matang-matang dan secara bertahap merealisasikan energi hijau. 

Indonesia malah kelihatan buru-buru karena tidak ingin ketinggalan dari negara lain, padahal untuk mencapai pada penerapannya butuh kajian lebih, dari berbagai aspek. Itu mengapa PLTA yang ada di Poso saat ini banyak menerima penolakan dari masyarakat sekitar. 

Pemerintah Indonesia mungkin lupa mengenai definisi selanjutnya soal penerapan energi hijau yang bunyinya "sumber energi yang berasal dari bahan-bahan yang relatif aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi LINGKUNGAN". 

PLTA Poso memanfaatkan air danau Poso untuk menjalankan turbin dan bukan batu bara yang terbatas dan merusak itu, ya memang benar. Namun, PLTA tidak mempertimbangkan dampak negatif bagi lingkungan.

Tercatat, sejak dua tahun terakhir bendungan PLTA Poso menahan tinggi air yang mengakibatkan desa dan lahan masyarakat sekitar terendam air. 

Bisa dibayangkan, kalau dalam setahun masyarakat bisa panen padi dua kali, itu berarti sejak bendungan beroperasi, ada empat kali gagal panen yang diderita masyarakat. Belum lagi hewan-hewan ternak mati yang jumlahnya juga tidak sedikit, akibat pakannya busuk terendam luapan air danau. 

Dampak kehadiran PLTA terhadap masyarakat sekitar danau Poso belum berhenti sampai di situ. Situs arkeologi yang ada di sekitaran danau Poso, fauna endemik, serta ritus masyarakat Poso terancam punah. 

Dan, sampai saat ini perusahaan hanya mau mengganti rugi materiil berupa beras 10kg/are ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang membuat masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan, serupa objek belaka. Sungguh definisi yang tepat dari ganti "rugi".

Kehadiran PLTA Poso berbanding terbalik dari apa yang diharapkan presiden Joko Widodo dalam pembukaannya di peresmian bendungan tersebut. 

Saat negara-negara lain berlomba-lomba ingin mempertahankan semua hal tadi, sebagai bentuk kepedulian, kebanggaan dan kekayaan sebuah bangsa, Indonesia malah ingin mengesampingkannya demi ingin diakui sebagai negara maju. 

Padahal kejadian ini apabila dicermati adalah sebuah auto kritik bagi pemerintah untuk bisa dan mampu mencari jalan keluarnya, ditambah lagi saat ini Indonesia dibebani jabatan Presidensi G20 yang tidak main-main. 

Forum G20 nantinya akan membahas fokus isu energi yang masuk dalam arus pembahasan Sherpa Track, dan Indonesia patut sadar bahwa PLTA Poso belum memenuhi standar untuk bisa disebut sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) karena belum memenuhi beberapa faktor mengenai "relatif aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan".

Sumber: https://www.mosintuwu.com/