Aksi Armenia di Azerbaijan

Ketika perang dingin baru mulai mendapatkan momentumnya, masyarakat dunia perlahan-lahan melupakan isu-isu mendesak seperti hak asasi manusia, hak atas tenaga kerja, martabat dan rasa hormat manusia.  

Tentu saja, perusahaan-perusahaan nasional dan internasional memainkan peranan penting dalam menghormati dan mentaati hak-hak sosial dan buruh.  Bahkan di organisasi penetapan standar dunia yang berbasis di Jenewa, yaitu ILO (Organisasi Buruh Internasional), korporasi mempunyai suara yang kuat.

Sejauh mana tingkat uji tuntas yang diterapkan oleh perusahaan saat ini?  Apakah dunia usaha mematuhi hukum dan standar perilaku bisnis, transparansi operasi bisnis? Dan yang terpenting, apakah sektor swasta menghormati standar hukum humaniter internasional khususnya dalam situasi konflik bersenjata dan apa yang disebut sebagai konflik yang terlupakan?  

Baca juga: Meningkatnya Polarisasi di Setiap Negara di Dunia

Apakah dunia usaha mematuhi serangkaian standar internasional yang penting seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional?  Bisakah kita mengklaim bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan swasta memainkan peran penting dalam pendanaan dan memfasilitasi perubahan permanen dalam karakter ekonomi, demografi dan budaya wilayah pendudukan? Dan jika demikian, apakah hal ini mempunyai tujuan ganda?

Untuk memahami masalah tersebut, mari kita ambil contoh kondisi di Kaukasus, sebuah kasus tipikal dari konflik yang terlupakan dimana perang telah berhenti, namun perdamaian belum pernah tercapai.

Perusahaan-perusahaan Armenia serta bisnis asing yang kebanyakan dikendalikan oleh diaspora seperti Artsakh Roots Investment yang berbasis di Lebanon, Tufenkian Foundation yang berbasis di AS, Armenian General Benevolent Union, Cherchian Family Foundation, dll telah memainkan peran yang menentukan dalam  mendanai dan memfasilitasi perubahan permanen dalam karakter ekonomi termasuk fiskal dan moneter, demografi dan budaya wilayah yang diduduki baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk mendukung perpanjangan pendudukan wilayah tersebut.

Baca juga: Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Krisis Moneter di Asia?

Selama beberapa tahun terakhir, perpindahan pemukim Armenia dari tempat lain ke wilayah yang diperebutkan termasuk wilayah yang berbatasan dengan Nagorno-Karabakh khususnya distrik Lachyn, Kalbajar, Gubadly, telah direncanakan dengan baik. Sementara Zangilan dan Jabrayil mengikuti.

Yang lebih buruk lagi, Federasi Revolusioner Armenia (ARF) membujuk warga Armenia Suriah dengan janji hidup yang lebih baik jika mereka pindah dari negara tersebut.  

Kota Qamishli dan Aleppo di Suriah hingga Kaukasus dan wilayah pendudukannya seperti distrik Zangilan, Gubadly, dan Lachyn merupakan replika manipulasi massal dari peristiwa dimana warga Kroasia Bosnia di Zagreb dibujuk untuk menetap di bekas wilayah Kroasia yang telah dibersihkan secara etnis.

Baca juga: Negara Multi Nasional Vs Negara Bangsa

Hal ini tentu saja merupakan tindakan kriminal yang langsung mencampuri urusan dalam negeri dua negara berdaulat.

Armenia baik secara langsung maupun  melalui perwakilan perusahaan, melanjutkan perubahan permanen pada infrastruktur energi, pertanian, sosial, perumahan dan transportasi di wilayah pendudukan.