Tata Kelola Penggunaan AI Global

Upaya tata kelola AI dari UNESCO, ITU, ISO, OECD, GPAI dan lainnya umumnya merupakan upaya tata kelola yang terfragmentasi yang berfokus pada perspektif teknis, sosial, atau regional.  

Harusnya ada lebih banyak lagi organisasi yang melengkapi upaya di atas bisa dibentuk, seperti kelompok kerja tata kelola AI potensial di bawah G20, BRICS, ASEAN dan banyak lagi.  

Diperlukan upaya tidak hanya untuk menjembatani tetapi untuk mengatur kembali interkoneksi dan memperluas potensi ke jangkauan yang lebih luas untuk memberi manfaat bagi dunia.  Kerangka tata kelola global yang benar-benar efektif membutuhkan desain yang lebih sistematis baik dari sudut pandang teknis maupun sosial.

 Kerangka tata kelola global yang baru nantinya mudah-mudahan lebih efektif menggabungkan upaya tata kelola yang terfragmentasi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harusnya berfungsi sebagai organisasi antar pemerintah yang paling tepat yang dapat menyatukan berbagai kerangka tata kelola yang terfragmentasi ini.  Reaksi Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres untuk mendukung upaya kolektif mengatur tata kelola AI harus didukung.  

Seperti yang dikemukakan Antnio Guterres, "badan baru tersebut harus terinspirasi oleh model seperti Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim."

Selain itu mekanisme badan baru ini hendaknya lebih adaptif dan fleksibel  cukup untuk perubahan baru, tidak hanya untuk menangani risiko jangka pendek yang muncul secara instan dan memberikan tata kelola pemikiran untuk risiko jangka panjang tetapi juga untuk mengoordinasikan dan memberikan panduan secara efektif penggunaan AI dan yang paling penting tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.

 Badan PBB yang baru untuk AI harus mampu menjalin upaya tata kelola terfragmentasi yang ada ke dalam jaringan global tentang tata kelola AI.  

Dari perspektif penghindaran risiko, jaringan global harus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam isu-isu global seperti bagaimana menghindari penggunaan AI atas kebencian dan ketidakpercayaan yang tidak masuk akal, bagaimana mempromosikan dan memastikan AI untuk perdamaian dan keamanan internasional dan dalam jangka panjang, bagaimana menghindari risiko bencana dan eksistensial yang diciptakan oleh AGI dan Superintelligence.

 Organisasi-organisasi yang ada ini sebagian tumpang tindih dan tidak hierarkis. Oleh karena itu mekanisme tata kelola internasional untuk AI harus menjadikan PBB sebagai pusat jaringan dari setiap organisasi dan memiliki fokus dan perspektif sendiri untuk berkontribusi pada jaringan global dalam tata kelola AI.  

Mekanisme tata kelola untuk jaringan sampai batas tertentu harus konsisten. Setidaknya ada dua tingkat koordinasi yang penting, satu adalah bagaimana PBB mengoordinasikan organisasi yang berbeda ini berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain dengan cara yang diatur sendiri karena tidak ada yang tahu masa depan AI dan bagaimana mengaturnya. Kedua adalah mekanisme tata kelola eksperimentalis global harus diterapkan dari perspektif praktis.