Sebaiknya Uni Eropa Belajar dari Sejarah Jepang

Presiden AS Joe Biden semakin akrab dengan Inggris, Lituania, dan Finlandia sebagai langkah AS untuk mencoba mengikat negara-negara Eropa ke gerbong geopolitiknya.  

Apalagi ketiga negara tersebut adalah negara-negara yang dalam beberapa tahun terakhir berusaha mendekati arah strategis AS. Misalnya, Inggris yang bertekad menyuntikkan unsur-unsur politis, berorientasi keamanan, dan ideologis ke dalam hubungannya dengan Tiongkok. Lituania bersikeras pada logikanya mempromosikan sentimen anti-Rusia. Finlandia pula melepaskan netralitasnya untuk bergabung dengan NATO setelah konflik Rusia-Ukraina dan bergegas ke garis depan pertahanan militer Rusia.

Selama ini, Uni Eropa (UE) dan beberapa negara Eropa telah menunjukkan kecenderungan untuk memihak kebijakan AS. Menjadi lebih tergantung pada AS di bidang ekonomi, militer, dan politik. Menjadi sekutu AS terkait politik blok bahkan menjadi pelopor dalam menghadapi rival strategis bloknya di tingkat regional.  

Baca juga: Aspek Negatif Model Pembangunan ala Barat

 Misalnya, Uni Eropa pertama kali mengusulkan konsep "de-risking" dan merilis strategi keamanan ekonomi pertamanya dengan mengintensifkan narasi yang dipolitisasi dan disekuritisasi di bidang ekonomi dan ilmiah.  

Belanda dan Jepang berpartisipasi dalam koalisi pimpinan AS untuk menghalangi Tiongkok mengakses teknologi manufaktur semikonduktor canggih. Uni Eropa juga telah memberlakukan 11 sanksi terhadap Rusia dan memberi bantuan militer lebih dari $13 miliar kepada Ukraina.

Dengan demikian, tampaknya Uni Eropa, secara sadar atau tidak, telah menjadi kaki tangan hegemoni AS dan secara serius merugikan kepentingannya sendiri dalam berbagai aspek.  

Baca juga: Ketakutan Amerika Terhadap Tiongkok

Secara ekonomi, Uni Eropa adalah salah satu wilayah yang paling terpukul oleh krisis Ukraina dan konsekuensinya harus menghadapi masalah inflasi dan energi yang terus-menerus sehingga banyak orang Eropa terpaksa berjuang menghadapi tantangan yang tak terlihat dari meningkatnya biaya hidup.

 Menurut data terbaru, zona euro dan Uni Eropa sama-sama mengalami kontraksi kuartal-ke-kuartal 0,1 persen pada kuartal keempat 2022. Pertumbuhan kuartal-ke-kuartal pada kuartal pertama 2023 juga masing-masing hanya 0,1 persen dan 0,2 persen. Jerman bahkan pernah mengalami resesi triwulanan.  Pada saat yang sama, daya saing industri Uni Eropa sendiri, khususnya di sektor manufaktur, sedang menghadapi krisis keberlanjutan yang parah. Banyak industri, terutama yang padat energi, menghadapi penutupan permanen.  Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS semakin menggerogoti kesempatan kerja dan investasi industri di Eropa.

 Baru-baru ini, Institut Riset Ekonomi Jerman merilis laporan penelitian yang menyatakan bahwa arus keluar bersih investasi asing langsung (FDI) dari Jerman pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi 125 miliar euro, tertinggi yang pernah ada. Pada saat yang sama, blokade Uni Eropa dari energi Rusia dan ketergantungan yang meningkat pada keamanan AS karena krisis Ukraina  menyebabkan peningkatan pembelian gas alam cair dan peralatan militer AS yang terus-menerus oleh Uni Eropa sehingga menimbulkan tantangan yang lebih besar dan lebih signifikan terhadap struktur perdagangan dan situasi fiskalnya.

Baca juga: Rules Based Order ala Amerika

 Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi internasional Uni Eropa sendiri kemungkinan akan semakin memburuk.

Pada tahun 2008, total PDB Uni Eropa melampaui AS, sementara total PDB AS lebih tinggi daripada PDB Uni Eropa pada tahun 2022. Kerugian Uni Eropa dalam ekonomi digital, semikonduktor, dan biaya energi semakin mengikis daya saingnya.  Sementara itu, melemahnya ekonomi Uni Eropa juga melemahkan pengaruh mata uang bersama mereka secara internasional.