Sabar bro & Sis....
Aku bukan paranormal, yang hanya mengandalkan berselancar di dunia maya saja, sudah bisa menerawang apa saja yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi-JK dengan para personilnya di sekitar 34 kementerian, 3 lembaga pemerintah setingkat menteri, 29 lembaga pemerintah non kementerian dan 14 lembaga lainnya serta kelompok kerja lainnya selama 4 tahun belakangan ini....
Lagian, Aku juga bukan ahli nujum, yang hanya mengamati kalender dan bintang-bintang saja, sudah bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi pada tahun 2019 nanti....
Aku masih manusia biasa yang mungkin hampir sama dengan pak Jokowi-JK yang hanya bisa berencana dan bekerja, serta tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan....
Bicara tentang rencana, Jokowi-JK memulai aksinya di Pemerintahan pada tahun 2014 dengan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Perpres No 2 Tahun 2015. Dalam RPJMN ini, Jokowi-JK menetapkan visi pembangunan nasional "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG" dengan 7 misi dan 9 agenda prioritas (nawacita) yang kemudian dijelaskan secara rinci menjadi sekitar 183 sasaran pada tahun 2019.
Nah, dari sini saja, mestinya kita harus sabar dong... Minimal sampai tanggal 31 Desember 2018 nantilah baru namanya "fair" kita mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Bagaimana cara mengevaluasinya?
Saya rasa kita sudah pahamlah bahwa untuk mengevaluasi itu semua, selain berdasarkan data-data yang valid dan menggunakan metode analisis yang sesuai, kita juga harus mengevaluasi apa saja asumsi-asumsi yang Pemerintah gunakan dalam menentukan sasaran-sasaran tersebut. Karena bisa jadi pencapaian yang tidak sesuai dengan rencana itu diakibatkan oleh ketidakakuratan/ketidaksesuaian asumsi yang digunakan pada saat menyusun rencana. Namanya juga manusia yang buat...
Data-data apa saja yang dibutuhkan?
Kalau bicara tentang data yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Jokowi-JK, itu juga butuh kesabaran...
Bayangkan saja, Republik Indonesia ini terdiri dari 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, dan sekitar 82-83 ribu kelurahan/desa, dengan sekitar 260 juta jiwa penduduk. Sementara, urusan yang ditangani oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga bukan hal yang sedikit, mulai dari 6 urusan absolut, 6 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.
Nah, agar kita bisa mendapatkan data yang valid, dengan kompleksnya urusan pemerintahan dan banyaknya pihak dan variabel2 yg terkait tersebut, tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan data di BPS saja, perlu juga untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber lainnya, seperti kemenkeu, bappenas, kemendagri, kemenlu, dan lembaga sektoral lainnya, termasuk dari organisasi non pemerintahan (NGO) yang terpercaya, bahkan kita juga harus mengkonfirmasi data-data tersebut dengan melakukan survey kepada beberapa masyarakat di beberapa daerah (sampel). Apalagi jika ingin melihat lebih luas lagi tentang bagaimana keberadaan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya (misalnya dari 48 negara di benua asia), tentunya kita pun harus mengumpulkan data-data yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti world bank, dan lain sebagainya.
Kebayang kan.... Kita yang ngumpulin dan analisis data tentang kinerja Pemerintahan Jokowi-JK saja, dijamin akan capek.... apalagi "si Doi" yang kerja... tentunya butuh kesabaran dan kecerdasan tingkat tinggi untuk melakukannya...
Tapi Tenang saja bro/sis.... Keyakinan dalam diriku, bahwa jika kita mengevaluasi kinerja Jokowi-JK pada 2019 nanti, apalagi melibatkan para ahli-ahli bidang ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, filsafat, Â psikolgi, teknologi dan lain-lainnya itu, kemungkinan akan ada sekitar 1.001 kekurangan Jokowi-JK yang kita temukan....Â
Namun, tunggu dulu.... sabar... coba bersihkan hati dan pikiran kita dulu... tarik nafas panjang-panjang melalui hidung, dan keluarkan dari mulut.... Kemudian, jawab pertanyaan berikut ini...
Yakinkah anda bahwa semua kekurangan Presiden Jokowi  itu hanya diakibatkan oleh "ulah" atau "kebijakan" beliau pribadi? Sampai anda menuntutnya untuk mundur dari Jabatan Presiden Republik Indonesia saat ini??????....
Jangan sampai kekurangan Jokowi-JK yang kita dapatkan itu sebenarnya disebabkan karena kita keliru dalam menggunakan data dan metode analisis, serta diakibatkan oleh kekurangan kita sendiri yang belum mampu menjadi warga negara Indonesia yang baik.... Misalnya kitanya yang masih kongkalikong atau bermain petak umpet dengan petugas pajak (tidak bayar pajak sesuai dengan ketentuan), ikut-ikutan KKN (walaupun skala kecil di sekitar lingkungan rumah, kantor, sekolah, kampus), hobby dengan produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri, menjadi salah satu pelaku usaha/pimpinan organisasi yg tdk care dgn kesejahteraan bawahan/karyawan dan lingkungan sekitar, dll...
Oleh karena itu, silahkan jika anda ingin mendemo Jokowi-JK... Â Karena hak kita semua untuk mengkoreksi jika Pemerintah melakukan kesalahan... Namun, yang terpenting adalah cara anda harus cerdas... materi dan permasalahan yang anda angkat dalam demo itu berbobot... Gunakan data yang "valid" dan "analisis yang mendalam" terkait dengan tuntutan anda.... dan satu lagi.... Yakinkan kepada Pemerintah, bahwa anda telah menjadi warga negara yang baik, sehingga anda pantas untuk menuntut Pemerintah yang anda anggap belum/kurang baik itu.
Jangan cuma ikut-ikutan sama orang yang hanya tau bilang "pokoknya" dong....
Ingat loh... Kewajiban kita juga untuk membantu, bahkan mengapresiasi prestasi yang telah Pemerintah capai sampai saat ini...
Jadi kesimpulannya..... Â "Yo... yo... ayo... kita demo Pemerintahan Jokowi-JK secara cerdas"..... Tapi, yang sabar ya......
Salam.....
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H