Oleh karena itu, Menkumham lebih memilih mengaktifkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung 2012 selama enam bulan demi memberi kesempatan bagi kubu Djan dan kubu Romahurmuziy untuk menggelar muktamar islah.
Beberapa pemerhati hukum menilai kilah Yasonna itu kurang “Pas “ . Pendapat Yasonna tersebut diatas, lebih kepada pendapat pribadi. Apapun bentuknya jika keputusan Mahkamah Agung telah memilki kekuatan hukum tetap, yang menetapkan kepengurusan PPP versi Djan Faridz yang syah, wajib hukumnya Kementerian Hukum dan Ham , menindak lanjuti dan melaksanakannya. Bukan mencari cari alasan pembenar sebagaimana yang dinyatakan oleh Yasonna. Apapun alasan Yasonna menolak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung , secara hukum adalah perbuatan yang salah. Yasonna sudah melanggar sumpah jabatannya.
Presiden Panggil sejumlah menteri ke Istana
Presiden Joko Widodo telah memanggil tak kurang dari 10 Menteri ke Istana Merdeka. Para menteri tersebut tidak menjelaskan alasan pemanggilan oleh Presiden ke Istana tersebut.
Salah satu meneteri yang dipanggil oleh Jokowi adalah Menteri Hukum dan Ham , Yasonna Laoly.
"Nanti ya, saya buru-buru dipanggil Presiden," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelum masuk ke Istana, Senin, 28 September 2015.
Dengan adanya kegaduhan dan perpecahhan di tubuh PPP , idealnya selama masa jabatannya , selaku Menteri Hukum dan Ham , Yasonna dapat menyelesaikan dan menyatukan kembali kedua kubu yang terbelah tersebut. Bukan sebaliknya , malah Yasonna dinilai Kubu Djan Faridz sebagai aktor yang menjadikan kisruh di tubuh PPP berlarut larut.
Djokowi : pejabat yang menyulit nyulitkan akan di copot
Presiden Jokowi mengatakan saat ini birokrasi tidak boleh menyulitkan masyarakat, khususnya petani, nelayan serta pelaku Usaha , mikro dan menengah.
"Sudah bukan waktunya lagi membuat sulit. Kalau ada pejabat yang menyulit-nyulitkan, copot, ganti yang baru," katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuran “Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016.
Penulis menggaris bawahi pernyatan Presiden Jokowi, yang akan mencopot pejabat yang mempersulit masyarakat. Pengertian masyarakat disini , Utamanya petani dan nelayan, Namun termasuk mereka mereka yang memerlukan pelayanan birokrasi.
Menurut perkiraan banyak pemerhati politik akibat perbuatan Menteri Hukum dan Ham yang berpihak kesalah satu kubu PPP yang tengah terbelah itu, tentu mendapat perhatian Presiden Jokowi. Apalagi adanya gugatan Perdata Kubu Djan Faridz ke Presiden Jokowi sebesar Rp. Trilyun. Presiden Jokowi tak mau dipusingkan dengan hal hal seperti itu. Menurut pengamat politik, selaku Presiden, Jokowi akan menilai bahwa Yasonna Laoly tidak cocok sebagai Menteri Hukum dan Ham.
