Kabupaten Banyuwangi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki rating tertinggi di provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 70,36%, per 29 Oktober 2021. Yang mana rating dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber data dari Direktorat Jenderal Bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri.
Adapun pemaparan atas informasi tersebut berada pada saat rakor tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran atau yang biasa disebut dengan Tetra kabupaten atau kota se Jawa Timur di Surabaya pada pertengahan bulan November tahun 2021.
Pada saat terselenggaranya Tetra tersebut bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengungkapkan bahwasanya "Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah".
Dan juga Ipuk Festiandani mengungkapkan bahwasannya percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah semata-mata untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal di daerah Kabupaten Banyuwangi. Dikarenakan pada waktu itu keadaan dari Bumi Pertiwi ini masih berada pada masa pandemi covid-19 yang mana perekonomian dari masyarakat masih sangat melambat, maka dari itu APBD ini menjadi instrumen yang bisa menggerakkan atau menyokong perekonomian yang ada pada masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Ipuk juga menyampaikan bahwasanya "meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal". Maka dari itu dapat menyimpulkan bahwasanya Bupati Ipuk Festiandani beserta para jajarannya yaitu para pejabat-pejabat daerah selalu berusaha untuk terus mendorong penyerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat menjadi suatu penyokong dari ekonomi lokal di daerah Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Ipuk juga menyatakan " situasi saat ini memang tidak mudah, Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian". Maka dapat disimpulkan bahwasanya para pejabat di dalam jajaran daerah Kabupaten Banyuwangi ini selalu berupaya penuh dengan sangat, walaupun dengan adanya keterbatasan ruang, yang mana hal tersebut sangat sulit sekali untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dan juga pergerakan ini bertujuan agar supaya selalu mensejahterakan masyarakat pada daerah Kabupaten Banyuwangi.
Memang kunci dari pergerakan ekonomi daerah pada masa pandemi covid 19, berada pada kegiatan pembelanjaan daerahnya. Yang mana pada situasi yang sangat riskan tersebut, apabila belanja pemerintahannya jalan dengan teratur maka dunia usaha pada negara ini juga akan selalu bergerak dengan teratur dan cepat. Maka dari itu para pejabat daerah harus optimal dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur.
Bentuk penyerapan APBD
Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diserap dengan baik maka berbagai pekerjaan di lingkungan masyarakat seperti adanya perbaikan atau pun pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan dan lainnya itu akan terlaksana dengan baik dan sesuai pada alur yang tepat.
Pada daerah Banyuwangi sendiri bentuk realisasi dari anggaran pendapatan belanja daerah itu juga meliputi pada penyerapan tenaga kerja, maksudnya yaitu adanya uang yang berputar pada daerah tersebut. Dan juga ada beberapa program lain seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu Lalu ada juga bantuan beberapa alat ke usaha mikro pada masyarakat, yang artinya ada uang yang dibelanjakan untuk perputaran ekonomi dari masyarakat tersebut dan juga nanti akan berputar pada daerah Kabupaten Banyuwangi juga.
Hal-hal tersebut yang mana seperti pada kelihatannya sangat sederhana, akan tetapi dengan adanya program seperti ini, maka program ini merupakan program yang konkret dan penyerapannya bisa terus optimal.
