Mengenal Efektifitas Hukum Serta Implementasinya dalam Masyarakat

Efektifitas hukum membahas tentang sejauh mana suatu hukum yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya, baik dalam mengatur, menjaga ketertiban, maupun mencapai keadilan dalam masyarakat. Efektivitas hukum menjadi elemen penting dalam sistem hukum, karena hukum yang tidak efektif berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, bahkan dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau perilaku menyimpang di kalangan masyarakat.

Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga dari pelaksanaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti kepatuhan masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, kinerja aparat penegak hukum, serta kesesuaian antara hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana hukum efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum perlu mencakup perbaikan dalam substansi hukum, proses penegakan, hingga dukungan sarana dan prasarana hukum.

Berikut pengertian efektifitas hukum menurut para ahli,

Donald Black

Efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan membandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktik.

Hans Kelsen

Efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum.

Soeerjono Soekanto

Efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.

Anthony Allot

Efektivitas penegakan hukum adalah tanggung jawab pembuat undang-undang.

Black

Efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku. Untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan untuk membandingkan antara ideal hukum dengan realitas hukum.

Contoh efektivitas hukum di masyarakat saat ini adalah penerapan sistem tilang elektronik (e-Tilang)di Indonesia.

Sistem ini memungkinkan petugas kepolisian untuk menindak pelanggaran lalu lintas tanpa harus bertemu langsung dengan pelanggar. Misalnya, pelanggaran seperti melanggar lampu merah, kecepatan tinggi, atau tidak memakai sabuk pengaman yang terekam oleh kamera pengawas atau alat pemantau lainnya. Setelah pelanggaran terdeteksi, pelanggar akan menerima pemberitahuan melalui SMS atau aplikasi, yang berisi bukti pelanggaran dan informasi mengenai denda yang harus dibayar.

Efektivitasnya terlihat dari beberapa aspek:

1. Transparansi: Bukti pelanggaran yang terekam secara elektronik sulit untuk dipalsukan, yang meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum.

2. Pengurangan Korupsi: Karena tidak ada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, peluang untuk terjadinya transaksi atau penyalahgunaan wewenang berkurang.

3. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berlalu lintas karena mereka tahu bahwa pelanggar

Hubungan antara efektivitas hukum dengan kontrol sosial hukum dalam masyarakat sangat erat dan saling mendukung. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan baik dan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, kontrol sosial hukum adalah mekanisme atau proses yang digunakan oleh masyarakat atau negara untuk mengawasi, mengendalikan, dan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan norma hukum yang ada.

Efektivitas adalah suatu keadaan tentang tindakan yang akan mempunyai akibat atas suatu keadaan tersebut dan dapat membawa hasil dalam hal mulai berlakunya Undang-Undang atau Peraturan.

Menurut pendapat kelompok kami mengenai efektivitas penegakkan hukum di indonesia harus lebih di tingkatkan kembali karena dalam prosesnya penegakkan hukum di indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya seperti halnya:  kesenjangan penegakkan hukum terhadap masyarakat kecil, proses hukum yang lambat sehingga dalam membedah suatu kasus dapat memakan waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat memberikan pesan bahwa hukum tidaklah efektif dalam menegakkan aturanya. Dengan demikian efektivitas penegakkan hukum di indonesia harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali dengan cara meningkatkan transparansi dan reformasi institusi serta adanya pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu apabila proses penegakkan tersebut dapat dijalankan dengan baik maka efektifitas hukum di indonesia dapat mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.