Strategi Kebijakan Campuran: Menjadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian

3. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial berfokus pada pengelolaan risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selama pandemi, Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melonggarkan beberapa kebijakan makroprudensial untuk mendukung likuiditas dan memastikan aliran kredit tetap mengalir ke sektor yang paling membutuhkan.

• Rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV):

  Salah satu kebijakan makroprudensial yang penting adalah pengaturan rasio LTV dan FTV untuk kredit perumahan dan sektor properti lainnya. Selama pandemi, BI memberikan pelonggaran atas ketentuan ini untuk mendorong pembelian properti dan mempercepat pertumbuhan sektor properti yang sangat tertekan. Pelonggaran ini memungkinkan bank memberikan pinjaman yang lebih besar kepada debitur dengan persyaratan yang lebih longgar, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan properti dan mendorong konsumsi sektor terkait.

• Giro Wajib Minimum (GWM):

GWM adalah kebijakan yang mengatur besarnya cadangan kas yang harus disimpan bank di Bank Indonesia. Selama pandemi, BI melonggarkan kebijakan GWM, khususnya bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor UMKM dan sektor prioritas lainnya, seperti kesehatan dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki lebih banyak likuiditas yang dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang paling membutuhkan, yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi risiko kredit macet. Dengan pelonggaran ini, bank diharapkan dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada debitur yang terdampak oleh pandemi, sehingga sektor-sektor ekonomi yang penting tetap dapat beroperasi dan berkembang.

• Penyesuaian Regulasi Bank:

Kebijakan makroprudensial juga melibatkan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku pada bank, seperti relaksasi terhadap persyaratan pencadangan kredit dan penangguhan pengakuan kredit macet. Relaksasi ini memberikan waktu lebih banyak bagi debitur untuk membayar pinjaman mereka tanpa mengalami dampak langsung terhadap status kredit mereka, yang pada gilirannya mencegah lonjakan kredit bermasalah (non-performing loans / NPL). Dengan demikian, kebijakan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas sektor perbankan yang berisiko terimbas akibat meluasnya krisis ekonomi.

Sinergi Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Makroprudensial

Penerapan kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial yang terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif dalam mengatasi guncangan ekonomi. Kebijakan moneter yang melonggarkan suku bunga dan intervensi pasar valuta asing memberikan likuiditas yang diperlukan untuk mendukung daya beli masyarakat dan sektor riil. Kebijakan fiskal yang memperbesar belanja publik dan memberikan insentif pajak memberikan dorongan langsung kepada sektor-sektor yang terpengaruh pandemi. Kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas sektor keuangan dan memastikan ketersediaan kredit bagi sektor produktif menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pemulihan ekonomi.

Strategi kebijakan campuran di Indonesia, yang melibatkan kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial, terbukti efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi selama dan setelah pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan ketahanan sistem ekonomi untuk mengurangi dampak krisis ekonomi di masa depan. Dalam jangka panjang, keberhasilan strategi ini bergantung pada keseimbangan dan sinergi antara kebijakan yang diterapkan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.