Konflik berkepanjangan di Papua mencerminkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kekerasan, penghilangan paksa, dan pelanggaran HAM terus terjadi, menandakan lemahnya perlindungan bagi masyarakat sipil. Masalah ini menjadi ujian besar bagi komitmen bangsa terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Pelanggaran HAM di Papua sering kali berakar dari konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang berdampak pada warga sipil. Amnesty International mencatat lebih dari 60 insiden pelanggaran HAM sejak 2018, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Meskipun Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, implementasi di lapangan sering kali bertolak belakang, dengan minimnya akses keadilan dan kebebasan berekspresi.
Akses terbatas bagi media dan organisasi internasional semakin memperburuk transparansi penanganan konflik di Papua. Laporan Human Rights Watch menunjukkan banyak kasus kekerasan terhadap warga sipil tidak pernah mencapai proses hukum yang adil. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang seharusnya menjadi solusi juga menghadapi kendala birokrasi dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal.
Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menegakkan keadilan di Papua, termasuk membentuk tim independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM, mempercepat implementasi kebijakan otonomi khusus, dan membuka akses bagi media serta organisasi internasional. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara memiliki peran kunci dalam menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menyelesaikan konflik ini. Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
