Legal Opinion Kasus Cikeusik

4)    Negara perlu mempertegas komitmennya dalam menjamin kebebasan menganut kepercayaan, beragama, dan beribadat sebagai mana yang telah ditegaskan oleh Konstitusi UUD 1945 dan kewajiban yang menyertai setelah diratifikasinya instrumen-instrumen HAM internasional. Negara harus menilai ulang segala kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadat.

DAFTAR PUSTAKA

[1http://nasional.kompas.com/read/2011/02/09/20594513/Kronologi.Insiden.Cikeusik.Versi.Polri

[2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

[3] Surat Keputusan Bersama (SKB) No 3/2008, No Kep-033/A/JA/6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat.

[4] Jurnal berjudul Bars, Blocks, and Crimes Revisited: Linking The Tehory of Routine Activities to The Empiricism of "Hot Spots" karya Dennis W. Roncek dan Pamela A. Maier.