#DariTronjalTronjolLahirNurhadiAldo
Kampanye Pemilihan Umum 2019 sangat panjang. Berdurasi  29 minggu sejak 23 September 2018 sampai 5 April 2019 nanti. Sampai separuh rentang waktu kampanye,  rakyat belum mendapat narasi besar dari dua pasangan calon (paslon) presiden. Kalaupun ada, mereka tidak fokus dan terjebak pada isu tidak substantif dan kontraproduktif dalam memikat hati rakyat.
Berbeda dengan Pemilu Malaysia lalu. Rakyat negara itu mengolah narasi besar yang disodorkan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dimotori Mahathir Mohammad. Narasi besar itu adalah pemberantasan korupsi. Saat itu mantan Perdana Menteri Najib Razak dari koalisi Barisan Nasional (BN) ditengarai terlibat skandal dana investasi negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai ratusan juta dolar.
Semula motor koalisi PH adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) milik Anwar Ibrahim. Energi PH menjadi sempurna ketika Mahathir memutuskan turun gunung dan bertekad ingin mengganti Najib dengan cara elegan. Ucapan Mahatir yang berbunyi Saya memang pernah memimpin dengan tangan besi, tapi tidak  pernah mencuri uang rakyat sangat lekat di benak rakyat Malaysia. Ucapan itu merujuk pada 1MDB.
Bagaimanapun rakyat Malaysia masih ingat dr M (panggilan akrab Mahathir) yang dengan susah payah berhasil menyelamatkan negara itu dari krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Dalam waktu hanya dua tahun, ekonomi Malaysia pulih dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,9 persen. Jauh melampaui Indonesia dan Thailand yang saat itu masih tertatih keluar dari krisis.
Hal itu juga dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada Pemilu tahun 2016. Ada dua narasi besar yang diusungnya, yaitu : pemberantasan perdagangan narkotika illegal dan terorisme.
Narkotika merujuk pada penyelamatan pemuda harapan bangsa. Sedangkan terorisme mengarah pada stabilitas negara. Jika terorisme menggerogoti dan stabilitas terganggu, bisa jadi pemerintah tak optimal melayani rakyat. Dua narasi itu ternyata cocok dengan kebutuhan rakyat Filipina. Duterte terpilih menjadi  presiden. Terlepas dari segala kontroversinya, mantan walikota Davao ini punya rekam jejak yang baik yaitu membawa Davao menjadi kota yang aman dari kriminalitas dan premanisme.
Berbeda halnya dengan Taiwan. Pada Pilkada dan referendum bulan November lalu, Partai Demokratif Progresif (DPP) yang mengusung petahana, kalah telak dari partai oposisi Kuomintang (KMT) yang cenderung dekat dengan China. DPP sebaliknya.
Narasi besar DPP adalah dipakainya nama Taiwan menggantikan China Taipei di forum internasional. Narasi kedua adalah mendukung pernikahan sejenis. Ternyata rakyat tak membutuhkan keduanya. Rakyat merasa nyaman dengan sebutan China Taipei. Rakyat juga tak sepakat soal pernikahan sejenis. Atas dasar hasil Pilkada ini, Presiden Taiwan Tsai Ing--wen, kemungkinan besar tidak terpilih kembali pada Pilpres 2020.
Meskipun terlalu naif membandingkan tiga negara itu dengan Indonesia, tapi mungkin bisa sebagai alat telaah negara kita jelang Pilpres 2019. Â
Ketika masa kampanye, rakyat butuh narasi kuat untuk mempertimbangkan : memilih A atau B. Narasi merujuk pada roh perjuangan atau semangat dasar yang diusung para calon presiden. Dasar pertimbangan pilihan sederhana saja, yaitu cocok dengan apa yang dibutuhkan dan diingini rakyat. Jika narasi salah satu paslon cocok dan sejiwa dengan harapan, maka rakyat akan memilih mereka. Dan sebaliknya.
