Sosialisasi Pemilu: Kolaborasi, Edukasi, dan Informasi

Sejak tanggal 14 Juni 2022 yang lalu bel tanda dimulainya tahapan Pemilu serentak 2024 telah dimulai. Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor  7 tahun 2017 yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP telah bekerja memulai berjalannya tahapan. KPU sebagai penyelenggara teknis telah mengeluarkan PKPU 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Sekelumit pekerjaan yang akan dilakukan oleh KPU telah menanti.

Partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tentu menjadi salah satu konsen KPU. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Pemilu yang lalu akan menjadi bahan dalam merumuskan arah kebijakan sosialisasi berikutnya. Pada  Pemilu 2019 secara nasional partisipasi masyarakat memang melampaui target 75.00% yaitu 81.97% pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Target partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 memang belum ditetapkan. Tetapi berkaca dari pelaksanaan pemilu yang lalu penulis mencatat tiga poin besar sosialisasi dalam rangka mempertahankan dan atau meningkatkan partisipasi masyarakat Pemilu selanjutnya, yaitu: Kolaborasi, Edukasi dan Informasi.

Kolaborasi

Sosialisasi tentu saja bukan tugas KPU bersama jajaran semata. Tetapi juga adalah tugas seluruh elemen pemangku kebijakan. Bawaslu sebagai mitra penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta pemilu, pemerintah, akademisi, lembaga dan organisasi masyarakat termasuk insan media turut mempunyai andil besar pada sosialisasi pelaksanaan Pemilu. Tingginya angka partisipasi yang dicapai Pemilu lalu bukan tanpa catatan. Pertama adalah masih tingginya angka surat suara tidak sah. Tercatat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden saja yang desain surat suaranya relatif lebih mudah dibanding empat jenis pemilihan lainnya ada 3.754.905 diseluruh Indonesia termasuk 68.757 untuk luar negeri yang tidak sah. Sedangkan untuk Pemilu DPR RI suara tidak sahnya sangat tinggi yaitu diangka 17.503.953.

Yang kedua adalah tantangan letak geografis sebagian wilayah yang sulit dijangkau. Jika sosialisasi hanya dibebankan kepada KPU saja tentu tidak semua wilayah akan dapat disambangi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi dengan digelarnya lima jenis pemilihan sekaligus, tahapan pemilu pasti akan padat sekali. Sehingga memungkinkan beberapa wilayah yang letak geografisnya sulit dijangkau seperti wilayah pesisir, kepulauan dan daerah yang masih terisolir karena minim fasilitas inprastruktur tidak dapat dijangkau.

Dua hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi semua pihak termasuk bagi KPU nantinya. Sosialisasi tentang cara mencoblos yang benar mesti digalakkan. KPU dan Peserta Pemilu baik perseorangan maupun partai politik juga harus memperbanyak sosialisasi sehingga masyarakat tidak "rugi" karena telah datang ke TPS namun suaranya batal.

Pemerintah dan pemangku jabatan lainnya mesti terlibat dalam melakukan sosialisasi pada wilayah-wilayah yang tingkat keterjangkauannya sulit. Pelibatan pemerintah disemua level hingga ke pemerintah kelurahan dan desa sebagai Pembina politik diwilayahnya mesti digerakkan.

Edukasi

Partisipasi tidak hanya menitik beratkan pada angka-angka jumlah pemilih yang datang ke TPS. Tetapi juga adalah bagaimana proses demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan dengan damai. Beberapa catatan yang perlu ditekankan dalam memberikan edukasi adalah masyarakat tidak perlu mempermasalahkan perbedaan pilihan antara satu pemilih dengan pemilih lainnya. Sebab dengan demikian akan menekan polarisasi yang terjadi dimasyarakat. 

Tentu kita masih ingat bagaimana pembelahan yang terjadi akibat perbedaan dukungan yang santer di media sosial dengan sebutan antara cebong dan kadrun. Edukasi berikutnya yang mesti diberikan kepada masyarakat adalah bagaimana pentingnya menyalurkan hak pilih kita dengan datang ke TPS. 

Semakin tinggi angka partisipasi masyarakat maka semakin refresentatif pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu dan pemilihan yang digelar.

Edukasi lainnya adalah tentang bagaimana masyarakat menyikapi hoax atau berita bohong yang banyak bertebaran dimusim-musim Pemilu yang dapat mengakibatkan konflik horisontal dapat terjadi. Masyarakat juga mesti diberi edukasi tentang menolak politik uang. 

Bahwa dalam menentukan pilihan masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan berdasarkan visi misi, track record calon tanpa diintervensi apalagi dimobilisasi dengan money politik. Masyarakat mesti tahu bahwa dengan money politic tersebut akan melahirkan pemimpin yang korup dan merugikan masyarakat sendiri nantinya.

Di beberapa tempat juga yang tingkat partisipasinya rendah adalah disebabkan karena masyarakat lebih mementingkan aktifitas sosialnya dari pada menyempatkan datang ke TPS. Misalnya para pedagang di pasar atau nelayan di wilayah pesisir yang lebih mementingkan untuk mencari nafkah dibanding datang ke TPS di hari H Pemilu. 

Kelompok-kelompok tersebut tidak boleh luput dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan sehingga pada saat pemilu nanti mereka menyadari bagaimana pentingnya satu suara dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan daerah lima tahun yang akan datang.

Informasi

Berikutnya adalah tentu soal informasi yang harus mampu menjangkau seluruh masyarakat khususnya pemilih. Pertama, masyarakat mesti mengetahui bahwa tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan dan untuk menyalurkan hak pilih mesti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehinga untuk itu masyarakat yang telah bersyarat harus antusias untuk memastikan dirinya terdaftar dalam DPT.

Kedua, informasi yang mesti sampai kepada masyarakat adalah jenis pemilihan yang akan digelar dan peserta pemilu. Meskipun pemilu 2024 ini adalah kali kedua kita menggelar pemilu serentak Pileg dan Pilpres tetapi informasi akan hal tersebut juga tetap dilakukan. Begitu juga dengan calon dan partai politik pesertanya. Data dari Kemenkumham menyebutkan ada 75 parpol yang terdaftar. 

Saat ini sedang dibuka pendaftaran bagi parpol peserta pemilu. Nantinya setelah dilaksanakan verifikasi baik administrasi maupun vaktual terhadap kepengurusan dan ditetapkan parpol apa saja yang menjadi peserta Pemilu informasi ini harus segera sampai ke masyarakat.

Pada akhirnya semua tahapan yang sedang berjalan tentu penting untuk diketahui sehingga mampu menggerakkan pemilih untuk hadir nantinya ke TPS. 

Partisipasi masyarakat dalam pemilu tentu tidak hanya pada saat hari H pemilu. Tetapi juga partisipasi dalam melibatkan diri sebagai bagian dari penyelenggara maupun peserta pemilu itu sendiri.

Jika kesemua hal tersebut diperhatikan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat maksimal, kita optimis angka partisipasi masyarakat tetap tinggi. Tidak hanya itu, harapan kita polarisasi ditengah-tengah masyarakat tidak perlu terjadi. Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Insya Allah...