Tanda-Tanda kemajuan akuntansi "sektor" publik semakin menggema. Peristiwa besar yang berlangsung di FEB UGM, 1 Desember 2018, menjadi "milestone" penting bagi Akuntansi "Sektor" Publik. Acara yang dikemas dalam bentuk Workshop Akuntansi Publik: Posisi dan Teori Dasarnya dihadiri kurang lebih 200 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Baik Negeri maupun swasta, dari Aceh Hingga Papua berlangsung sangat menarik dan interaktif. Acara ini digelar oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) Kerjasama dengan MAKSI UGM.
![Para Peserta Workshop Antusias Mendengarkan Materi di Sesi I](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/04/fdasp-2-5c06913312ae9473e46ddc72.jpg?t=o&v=770)
Mengapa akuntansi untuk organisasi bisnis tidak disebut dengan Akuntansi Sektor Bisnis? Penggunaan kata "sektor" pada Akuntansi Sektor Publik "terasa" mengecilkan akuntansi pada organisasi ini. Fenomena ini lah yang kemudian melahirkan acara Workshop Akuntansi Publik yang mengahdirkan Para Guru Besar Akuntansi "Sektor" Publik diantaranya: 1. Prof. Mardiasmo (Wakil Mentri Keuangan RI), 2. Prof. Abdul Halim (Guru Besar FEB UGM), 3. Prof. Indra Bastian (Guru Besar FEB UGM), 4. Prof. Erlina (Guru Besar FEB USU), dan 5. Dr. Irwan Taufiq Ritonga (FEB UGM).
![Sesi I: Dr. Irwan Ritonga (Ucok), Prof. Abdul Halim, dan Dr. Fahruzaman (Moderator)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/04/fdasp-3-5c0690856ddcae794750fb32.jpg?t=o&v=770)
Secara umum definisi akuntansi di bedakan menjadi dua yaitu akuntansi sebagai proses dan akuntansi dari sudut pemakai. "Saya lebih sering mendefiniskan akuntansi sebagai proses" demikian ungkap Halim.
Sedangkan jenis organisasi dibedakan menjadi organisasi privat/swasta/bisnis dan organisasi umum/publik/non bisnis. Dua organisasi yang berbeda inilah melahirkan dua akuntansi yang berbeda. Mengapa?
Perbedaan antara dua organisasi tersebut disampaikan lebih detail oleh pembicara kedua yaitu Dr. Irwan Taufiq Ritonga, yang menyatakan bahwa "Penggunaan kata "sektor" pada Akuntansi Sektor Publik terasa mengecilkan akuntansi pada organisasi Publik" . Â Irwan menyatakan penyebutan yang paling tepat adalah Akuntansi Publik, yaitu dengan menghilangkan kata sektor. Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis.
Beberapa argumenyang mendukung pernyataan nya diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi.
Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekusensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen, demikian kata Irwan.Â
 Sesi I yang berlangsung sangat menarik, melahirkan sebuah pertanyaan besar "Akuntansi "Sektor" Publik" berubah nama menjadi "Akuntansi Publik". Tentu tidaklah mudah, ada sedikit "perdebatan" karena sudah terbiasa menggunakan istilah Akuntansi "Sektor" Publik dan FDASP.
Namun tidak salah kalau forum ini kemudian "menyepakati" perubahan nama yang akan melahirkan perubahan kurikulum yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Suwarjono, " Nama membawa perubahan perilaku" oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam jika disepakati adanya perubahan nama tersebut. Menjadi PR bersama para punggawa Akuntansi Publik untuk terus mensosialisasikan perubahan nama tersebut dikalangan akademisi maupun masyarakat luas.
Â
![fdasp-4-5c0690fe677ffb06cf71dee8.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/04/fdasp-4-5c0690fe677ffb06cf71dee8.jpg?t=o&v=770)
Baik Akuntansi Publik maupun Akuntansi Privat menghadai permasalahan yang sama yaitu era Digitaliasai (Revolusi Industri 4.0) yang mengharuskan dua sektor tersebut berubah.
"Pengukuran aset berwujud akan bergeser kearah pengukuran aset tak berwujud seiring perkembangan teknologi" demikian kata Mardiasmo. "Perusahaan yang merajai ritel, tetapi nyaris tidak memiliki sendiri barang persediaan", Perusahaan yang merajai transportasi, tetapi aset terbesarnya bukan kendaraan"....Hal ini menuntut Akuntabilitas menjadi bagian penting di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan akuntansi baik publik maupun swasta sebagai instrumen  penting.
![fdasp-5-5c0691836ddcae73c66bca82.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/04/fdasp-5-5c0691836ddcae73c66bca82.jpg?t=o&v=770)
Di Sesi II, Prof Indra Bastian menyampaikan diperlukan kerangka konseptual akuntansi publik menuju teori akuntansi publik. Pemahaman Teori Akuntansi Publik akan melahirkan berbagai asumsi dasar, struktur maupun bidang akuntansi yang berbeda antara akuntansi publik dan akuntansi bisnis.
![Sesi II, Prof Indra Bastian (Gubes UGM) Sedang Menyampaikan Materinya](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/12/04/fdasp-6-5c06922daeebe16ded5317d6.jpg?t=o&v=770)
Terakhir dalam paparannya, Erlina menyampaikan isu Penerapan Risk Management & Risk Based Internal Audit Di Pemerintahan Daerah sebagai salah satu isu penting yang dapat dimasukkan dalam kurikulum S2.
Dalam acara workshop tersebut juga di serahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Anggota Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) kepada seluruh dewan penasehat FDASP.
Â
Ana Sopanah, 3 Des 2018
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI