Makalah: Ilustrasi APBN dan APBD

Tujuan adanya APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara sehingga dapat diketahui dengan jelas dari mana saja asal dana yang diperoleh negara dan digunakan untuk apa dana tersebut. Selain itu, tujuan dari APBN juga sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. 

Selain masyarakat sebagai pihak publik yang memantau jalannya pemerintah, penerimaan terbesar APBN berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat jadi mereka berhak tahu digunakan untuk apa saja dana tersebut.

 Jangka waktu berlakunya APBN adalah 1 periode atau 1 tahun kalender yaitu dari 1 januari sampai 31 desember sehingga penerimaan dan belanja negara dicatat setiap tahun. 

Sebelum tahun 2000, periode berlakunya APBN adalah dari bulan april sampai bulan maret tahun berikutnya

Sebagai gambaran, berikut Ilustrasi APBN lebih tepatnya Postur APBN tahun 2021:

kemenkeu.go.id

APBD lebih-kurang hampir sama dengan APBN yaitu daftar anggaran yang dibuat secara sistematis yang terdiri dari sumber penerimaan dan belanja, namun cakupannya sebatas daerah saja baik itu provinsi maupun kota dan kabupaten. 

Secara definisi, APBD adalah daftar rincian yang sistematis mengenai rencana keuangan selama satu tahun mendatang yang memuat data
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Tujuan dibuatnya APBD kurang-lebih hampir mirip dengan definisi APBD itu sendiri yaitu pertama, sebagai gambaran sumber-sumber penerimaan daerah sehingga pemerintah daerah bisa mengetahui dengan pasti dari mana sumber pendapatan yang diperolehnya. 

Tujuan adanya APBD yang kedua adalah Menentukan prioritas pengeluaran sehingga pemerintah daerah tahu mana kegiatan atau proyek yang penting untuk didanai karena kebutuhan pembangunan sering kali sangat banyak apalagi di daerah yang infrastrukturnya masih banyak yang perlu dibangun. 

Tujuan APBD yang ketiga adalah Panduan pengeluaran uang (belanja) sehingga pemerintah daerah dapat memonitor setiap pengeluaran yang dilakukan dan mengetahui dana yang dipunyai cykup atau tidak.
Tujuan APBD yang keempat yaitu Transparansi pengelolaan keuangan daerah.