Perjalanan Pendidikan Indonesia di Masa Kolonialisme

Kweekchool (Sumber : lenterakecil.com)

Pada tahun 1852, didirikan Kweekschool 'Teacher School' di Surakarta, dan pada tahun 1856 di Buktitinggi, yang merupakan sekolah dengan arah mencetak guru di zaman kolonialisme karena memang kebutuhan guru sangat tinggi pada masa itu (Suratminto, 2013). Tercatat bahwa Kweekschool dari tahun 1887-1892 menghasilkan lebih dari 200 guru (Fatimah & Firza, 2021). 

Para siswa di Kweekschool diajarkan bahasa Belanda, bahasa Melayu, matematika, geografi, sejarah, ilmu alam, pedagogi, menggambar dan music (Makmur et al, 1993, p. 34). Berlanjut pada tahun 1867 Hogere Burger School (HBS) yang setara dengan sekolah menengah, didirikan di Jakarta, tahun 1867 di Surabaya, dan Semarang pada tahun 1877. Pada mulanya, HBS tidak menerima peserta didik perempuan, hingga pada akhirnya di tahun 1891, anak perempuan diperbolehkan untuk bersekolah di HBS. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia tidak berbeda dengan yang ada di negara Belanda dengan pendekatan teacher center (Saputra, 2022).

C.Th. Van Deventer (Sumber: idsejarah.net)

Pada tahun 1900-1930 muncul politik etis yang di dalamnya terdapat kebijakan edukasi, yang sebenarnya dalam pelaksanaannya masih tidak lepas dari kebijakan yang menguntungkan Belanda dan masih bersifat diskriminatif (Saputra, 2022). 

Politik Etis muncul karena pengaruh orang Belanda yang Bernama Van Deventer yang mengatakan bahwa Belanda telah maju dan disegani di dunia Eropa, sehingga tidak boleh begitu saja melupakan jasa penduduk pribumi yaitu Indonesia (Syaharuddin & Susanto, 2019, p. 37). Pada masa kebijakan politik etis, pelaksanaan program pendidikan masih menggunakan pendidikan gaya barat dengan melonggarkan peserta didik yang dapat bersekolah tidak hanya dari kaum bangsawan atau priyayi, namun masyarakat pribumi biasa dapat diberikan pendidikan (Riska & Hudaidah, 2021). 

Kebijakan politik etis juga menganjurkan program untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, dan menganjurkan transmigrasi dari pulau jawa yang pada penduduk ke tempat lain (Nasution, 2020). Politik Etis tampaknya menjadi kebijakan yang menarik ketika didengar, yang membuat simpati penduduk pribumi terhadap pemerintah kolonial dari konteks sosial-politik (Sultani & Kristanti, 2020). 

Padahal kebijakan etis sebenarnya merupakan upaya yang dirumuskan oleh para sarjana Belanda dalam konteks kelanjutan eksploitasi kekayaan Indonesia, dengan demikian kebijakan etis ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial, yang notabene merupakan intensifikasi dan eksploitasi koloni.

Organisasi Boedi Oetomo (Sumber: www.gramedia.com)

Rangkaian problematika dan diskriminatif yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan kehadiran kebijakan di bidang pendidikan membawakan dampak kontraproduktif tersendiri terhadap pemerintah kolonial belanda (Sultani & Kristianti, 2020). 

Hal ini karena kehadiran pendidikan justru memunculkan kelompok-kelompok terdidik yang nantinya mendorong tumbuhnya jiwa nasionalisme dan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Kehadiran sekolah-sekolah di Indonesia menggugah rasa empati dengan melihat penderitaan rakyat kecil dan meningkatkan kesadaran politik kaum terpelajar untuk membentuk gerakan nasional Indonesia (Sumarno et al., 2019).