1. Digitalisasi Proses Legislasi. Puan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses legislasi, terutama selama masa pandemi. Implementasi sistem e-legislation memungkinkan proses pembahasan undang-undang tetap berjalan meski dalam kondisi pembatasan sosial.
2. Peningkatan Partisipasi Publik. DPR di bawah kepemimpinan Puan berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi melalui berbagai platform digital. Meskipun masih ada kritik terkait efektivitasnya, inisiatif ini menunjukkan upaya untuk membuka ruang diskusi atau percakapan antara parlemen dan masyarakat.
3. Penguatan Fungsi Pengawasan. Puan menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR dalam melakukan pengawasan, termasuk pelatihan dan peningkatan akses terhadap data dan informasi pemerintah.
4. Diplomasi Parlemen. Dalam konteks hubungan internasional, Puan aktif menjalankan diplomasi parlemen. Ia telah melakukan berbagai pertemuan dengan pimpinan parlemen negara lain dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional, memperkuat posisi Indonesia di lingkup global.
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Ketua DPR pada tahun 2024, Puan Maharani pun dihadapkan pada beberapa tantangan dan peluang yaitu:
1. Suksesi Kepemimpinan. Proses suksesi kepemimpinan DPR untuk periode berikutnya akan menjadi ujian bagi Puan dalam memastikan transisi yang lancar dan demokratis. Kemampuannya dalam mengelola proses ini akan memengaruhi persepsi publik terhadap legasi kepemimpinannya.
2. Pemilu 2024. Sebagai salah satu tokoh senior PDI Perjuangan, Puan diprediksi akan memainkan peran penting dalam strategi partainya menghadapi Pemilu 2024. Posisinya sebagai Ketua DPR memberikan platform yang kuat untuk membangun citra politiknya menjelang pemilu.
3. Reformasi Kelembagaan. Tuntutan untuk reformasi kelembagaan DPR terus menguat. Puan memiliki peluang untuk meninggalkan warisan positif dengan mendorong reformasi yang dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
4. Isu Kesetaraan Gender. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki posisi strategis untuk mendorong isu kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Langkah-langkahnya dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik akan menjadi bagian penting dari legasi kepemimpinannya.
Adapun dampak dan pengaruh dari kepemimpinan Puan Maharani meliputi:
1. Peningkatan Citra DPR. Di bawah kepemimpinan Puan, citra positif DPR dilaporkan meningkat. Survei Litbang Kompas pada bulan Juni 2024 menunjukkan kepercayaan publik kepada DPR meningkat hingga 62,6%, naik 12,1% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kemampuan Puan dalam meningkatkan persepsi publik terhadap lembaga legislatif.
2. Pengaruh dalam Partai. Sebagai salah satu tokoh senior PDI Perjuangan, Puan memiliki pengaruh signifikan dalam partainya. Posisinya sebagai Ketua DPR memberikan platform yang kuat untuk membangun citra politiknya dan memperkuat posisinya dalam partai.
3. Diplomasi Parlemen. Puan aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, melakukan berbagai pertemuan dengan pimpinan parlemen negara lain dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Ini memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan menunjukkan kemampuan Puan dalam diplomasi internasional.Â
Terlepas dari tantangan diatas, Puan Maharani berkontribusi dalam mendorong diskusi tentang representasi wanita di politik. Beliau aktif mengadvokasi pentingnya keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk meningkatkan peran wanita, Puan menekankan pentingnya pendidikan politik bagi wanita muda dan mendorong partai-partai politik untuk memberikan pelatihan dan kesempatan yang lebih besar bagi calon-calon wanita. Dia juga berperan dalam mempromosikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Salah satu kontribusi paling penting Puan terhadap kebijakan publik adalah upayanya dalam mempromosikan kesetaraan gender. Ia aktif mendorong kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa langkah nyata yang diambil Puan dalam hal ini seperti Penguatan Kebijakan Kesetaraan Gender, Program Pemberdayaan Perempuan, Advokasi untuk Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Peningkatan Representasi Perempuan di Politik. Untuk meningkatkan peran wanita, Puan menekankan pentingnya pendidikan politik bagi wanita muda dan mendorong partai-partai politik untuk memberikan pelatihan dan kesempatan yang lebih besar bagi calon-calon wanita.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H