Mohon tunggu...
Ananda Felita Zefanya Elwarin
Ananda Felita Zefanya Elwarin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

I have a deep interest to contribute the country's development and being part of organization to impact society. I am eager to learn and adapt to different environments.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kenaikan Iuran BPJS 2025: Strategi Cerdas atau Langkah Ceroboh?

20 November 2024   07:54 Diperbarui: 20 November 2024   08:13 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kenaikan iuran BPJS tidak dapat dilepaskan dari dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Beberapa poin berikut menggambarkan bagaimana keputusan ini memengaruhi berbagai kelompok:

  • Beban Ekonomi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi akan merasakan dampak langsung dari kenaikan iuran. Bagi mereka, tambahan biaya ini dapat menjadi beban yang mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, pendidikan, atau tempat tinggal.  

  • Penurunan Kepatuhan Peserta: Kenaikan iuran dapat memicu penurunan tingkat kepatuhan peserta, terutama di kelompok menengah ke bawah. Hal ini memperburuk kondisi keuangan BPJS dan berpotensi meningkatkan defisit anggaran. 

  • Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan: Di wilayah terpencil atau daerah dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas, kenaikan iuran hanya akan memperbesar kesenjangan akses terhadap layanan medis.  

  • Ketidakpuasan Terhadap Kualitas Layanan: Salah satu kritik utama masyarakat terhadap BPJS adalah lambannya layanan dan kurangnya fasilitas kesehatan di rumah sakit mitra. Jika kenaikan iuran tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan, kepercayaan masyarakat terhadap BPJS akan semakin menurun.  

  • Dampak Jangka Panjang terhadap Kesehatan Nasional: Kenaikan iuran dapat membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan BPJS untuk kebutuhan medis preventif, seperti pemeriksaan rutin atau imunisasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya angka penyakit yang tidak terpantau.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa keputusan akhir tentang kenaikan iuran berada di tangan pemerintah.  "BPJS Kesehatan ingin penetapan iuran mempertimbangkan banyak hal, termasuk inflasi dan kemampuan membayar masyarakat. Kami tidak ingin defisit, tapi juga harus memastikan keputusan ini adil," ujar Ghufron.  

Kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan sektor kesehatan secara keseluruhan, termasuk kemampuan rumah sakit untuk memberikan layanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Solusi untuk Keberlanjutan BPJS

Untuk memastikan keberlanjutan BPJS Kesehatan di tengah berbagai tantangan, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tetapi juga memperkuat fondasi sistem dalam jangka panjang. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

  • Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Baik
    BPJS perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi kepada peserta. Program edukasi dapat mencakup kampanye kreatif melalui media sosial, seminar, dan pendekatan langsung di komunitas. Peserta harus memahami pentingnya membayar iuran tepat waktu dan manfaat yang mereka dapatkan dari kepesertaan.

  • HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun