Ketika Jokowi Dibisiki Hoaks

Dengan defisit transaksi berjalan yang terus melebar, sementara pertumbuhan impor lebih lambat (pertumbuhan impor per Agustus 2017 mencapai 8,89% yoy) daripada pertumbuhan ekspor (pertumbuhan ekspor per Agustus 2017 19,2% yoy). Dapat dikatakan memang terjadi pelemahan ekonomi karena net payment service besar.

Kemudian ada saja yang berbangga tentang naiknya dana pihak ketiga di perbankan. Padahal kenaikan dana pihak ketiga justru mengindikasikan orang belum percaya ada kesempatan investasi. Atau orang masih simpan di bank karena dia takut kena pajak lagi. Artinya perekonomian membaik tidak seiring dengan banyak simpanan pihak ketiga di perbankan.

Pakde Jokowi juga sempat bilang tentang PPN yang naik hingga 12%. Anggaplah ini benar. Tapi jangan terlalu yakin dulu, bahwa kenaikan PPN ini berarti terjadi peningkatan ekonomi. Bisa jadi PPN naik karena memang pajak semakin digalakkan dan juga semakin sedikitnya permainan dalam restitusi pajak.

Terakhir soal tuduhan Pakde Jokowi, tentang adanya politisasi isu daya beli menjelang 2019. Pernyataan ini  dibantah langsung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo adalah sebuah organisasi profesional yang non politis. Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono menyatakan memang ada kecenderungan ke arah penurunan daya beli masyarakat (baca di sini )

Rakyat merasakan daya beli turun. Pengusaha mengetahui daya beli rakyat turun. Zaman Suharto saja disinformasi tdk separah ini. Suharto tidak bisa dibohongi menteri-menterinya karena dia punya sistem untuk verifikasi kondisi sosial masyarakatnya. Pak Harto tidak mau terkecoh laporan bahwa ekonomi baik hanya dari menterinya. Ia juga membaca opini-opini para ekonom oposannya tentang perekonomian aktual.

Pakde Jokowi yo jangan terlalu gegabah. Jangan setiap ada pernyataan ekonomi selalu dituduh politik. Bisikan dari menteri yang cantik belum tentu benar. Kinerja seseorang seharusnya dinilai dari rekam jejaknya, bukan dari penampilan.

Bila setiap perbedaan pendapat dinilai politik takutnya nanti kebablasan. Setiap kritik nanti lama-lama nanti dituduh anti pembangunan dan komunis.***