Mempersiapkan Akreditasi Sekolah atau Madrasah Melalui Pendekatan PDKT

Hingga tahun 2018, akreditasi terhadap sekolah/ madrasah dinilai belum memberikan dampak signifikan pada upaya peningkatkan kualitas dan sekaligus memberikan jaminan mutu pendidikan di Indonesia. Hasil pengukuran delapan standar nasional pendidikan, belum sejalan dengan ekspektasi masyaraat atas mutu lulusan. Bermula dari kondisi itulah, maka sejak tahun 2020 dilakukan perubahan fundamental pada  mekanisme dan penyelenggaraan Akreditasi sekolah/ madrasah.

Pelaksanaan akreditasi saat ini tidak bertumpu pada input, namun pada kinerja sekolah/ madrasah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang bermutu. Pergeseran ini dikenal dengan perubahan prinsip akreditasi dari rule based ke principal based, dari Compliance based  ke Perfomance based.

Impak dari perubahan  prinsip akreditasi ini pada awalnya berdampak besar pada hasil akreditasi sekolah/ madrasah. Banyak sekolah / madrasah yang bernasib naas. Terjadi penurunan predikat hasil akreditasi. Bahkan, banyak sekolah/ madrasah yang mengalami nasib tragis yakni tidak terakreditasi. Ada indikasi jika kondisi ini dipicu oleh dua hal yakni : Pertama,  pemahaman warga sekolah terhadap instrument akreditasi  ( IASP 2020) yang masih sangat minim, serta yang  kedua, persiapan menyongsong akreditasi dengan paradigma baru belum maksimal. 

Sebagai asesor, penulis mencoba berbagai pengalaman tentang bagiamana sekolah seharusnya mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan  akreditasi. Tulisan sederhana ini hanya sebagian kecil dari sekian hal yang harus dipersiapkan sekolah menjelang akreditasi. Artinya, masih banyak hal yang juga harus dilakukan sekolah/ madrasah jika ingin pelaksanaan akreditasi berjalan dengan baik. Penulis menawarkan  4 ( empat) hal yang selayaknua dilakukan sekolah/ madrasah yakni Pahami, Data, Konsultasi, serta Tuntaskan. Yang selanjutnya penulis sebut sebagai pendekatan PDKT

Pahami.

Alat ukur atau instrument akreditasi merupakan salah satu piranti penting dalam pelaksanaan akreditasi sekolah. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kewajinan warga sekolah untuk memahami komponen, indikator serta butir-butir instrumen secara utuh dan komprehensif. Instrumen akreditasi bukan hanya sekedar alat "potret" namun dalam perspektif lebih luas adalah gambaran umum tentang apa, bagiamana, siapa, kapan sesuatu dilakukan. Dalam kontek ini, maka instrumen tersebut berkaitan dengan hal ikhwal peningkatkan mutu pendidikan. Dalam dimensi lain, Instrumen juga memberikan gambaran tentang portofilio, atau informasi apa yang harus dipersiapkan sekolah agar terpenuhi capaian level tertinggi dari sebuah kinerja.

Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ( IASP 2020) sejak awal dimaksudkan untuk  mengukur perfomance atau kinerja sekolah/ madrasah. Oleh sebab itu membutuhkan bukti fisik yang lebih banyak menggambarkan hasil kinerja sekolah/ madrasah Kelengkapan administratif cenderung digunakan hanya sebagai  bukti pelengkap atau compliance.

Dalam menggali data dan informasi, sesuai dengan IASP 2020, Asesor menggunakan teknik triangulasi. Data yang bersumber dari telaah dokumen, wawancara, observasi serta questioner akan dikumpulkan dan dianalis, sehingga  terkumpul data jenuh. Data jenuh inilah yang akan digunakan untuk menentukan capaian level sekolah. Tehnik triangulasi ini mengharuskan sekolah/ madrasah mampu mempersiapkan berbagai sumber informasi. Baik dalam bentuk data yang bisa diamati ( tabel, catatan, berita acara, daftar hadir, notulen dan lainnya), maupun data yang tidak bisa diamati - berupa informasi hasil wawancara. 

Data/ dokumen tersebut bukan saja digunakan oleh asesor sebagai bahan untuk pendalaman atas kinerja yang telah dicapai, namun juga merupakan dokumen yang wajib diunggah dalam aplikasi Sispena. Data unggahan yang nanttersebut juga menjadi objek penilaian asesor ketika dilakukan asessmen kecukupan. Berdasarkan pengalaman, sekolah paling tidak harus mempersiapkan sekitar 58 jenis dokumen dengan berbagai ukuran. Dokumen tersebut belum termasuk dokumen tambahan yang diharapkan memberikan keyakinan terhadap asesor.

Pendataan.

Sebagian sekolah/ madrasah umumnya teledor dalam mengadministrasikan berbagai bukti kegiatan di sekolah. Dengan kata lain, masih banyak sekolah/ madrasah yang abai. Akhirnya ketika data tersebut dibutuhkan sekolah/ madrasah menjadi kalang kabut. Kondisi inilah yang memicu sekolah melakukan tindakan tidak terpuji. Misalnya copas dokumen dari sekolah lain atau melakukan duplikasi.  

Asesor pasti mengetahui mana dokumen yang benar-benar original- hasil sebuah proses di sekolah- mana yang duplikasi atau hasil copas dari sekolah lain. Proses akreditasi tentunya sangat melarang bentuk kecurangan seperti itu. Sebab melanggar prinsip- prinsip  maupun norma dan etika yang telah ditetap. Integritas merupakan bagian penting dari pelaksanaan akreditasi sekolah.

Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan sekolah/ madrasah setelah memahami IASP 2020 adalah melakukan pencatatan atau pendataan dokumen yang harus disiapkan. 

Bentuknya bisa berupa matrik pemenuhan, atau pun catatan lain. Matrik tersebut nantinya bisa digunakan sekolah untuk melakukan persiapan jikakalau ada dokumen yang tercecer atau belum disiapkan. Sementara, data yang sudah ada bisa dievaluasi apakah telah sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan tagihan instrument. Pendataan lain yang juga dilakukan oleh sekolah terkait dengan butir-butir instrument mana yang proses penggalian datanya melalui wawancara maupun observasi. Tabulasi ini penting. 

Selain akan memberikan pemahaman yang lebih maksimal bagi guru atau tendik, juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri pihak yang nantinya berhadapan dengan asesor.

Konsultasi

Ada kalanya sekolah mengalami kesulitan dalam menentukan jenis dokumen atau portofolio yang harus dipersiapkan. Selain karena keteledoran sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, juga kemungkinan diakibatkan keterbatasan pemahaman kepala sekolah atau guru. Untuk itu warga sekolah hendaknya jangan ragu-ragu untuk melakukan konsultasi dengan pihak terkait. 

Misalnya dengan pengawas sekolah, Kordinator Pelaksana Akreditasi atau pihak lain yang berkaitan dengan akreditasi. Konsultasi hendaknya dilakukan secara kolektif. Dengan demikian, semua warga sekolah memiliki persepsi yang sama tentang suatu hal.

Konsultasi yang dilakukan hendaknya jangan dimaksudkan untuk mensiasati pengadaan dokumen yang mengarah ke "borang" ( bodong dan curang ) atau duplikasi. Namun harus diarahkan pada upaya-upaya strategis untuk menemukan jalan terbaik misalnya melakukan penelusuran kembali dokumen yang dimaksud. Jikapun dokumen yang dibutuhkan tersebut masih bisa diproses, maka tidak salah jika sekolah meminta bimbingan atau pembinaan dari pengawas sekolah.

Tuntaskan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah menuntaskan seluruh dokumen tersebut. Penuntasan tentu dalam kaitanya dengan keabsahan dokumen, originalitas, serta kesesuaian dengan instrument. Warga sekolah harus menghilangkan budaya suka menunda pekerjaan. Penundaan bukan saja berdampak kesiapan sekolah menghadapi akreditasi, namun juga akan mengendap menjadi beban psikologis. 

Jika memang dokumen tersebut memang harus diunggah di aplikasi Sispena, maka hendaknya dilakukan sesuai dengan skenario. Dan jikapun data tersebut merupakan bagian dari tagiah asesor maka simpan di tempat yang aman. Tidak salah kiranya, ketersediaan dokumen tersebut dilengkapi dengan matrik sehingga akan memudahkan pengambilan ketika dibutuhkan.

SELAMAT MENCOBA