Pengendalian Inflasi Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung secara terus menerus (persisten). inflasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan, penyebab dan asalnya sebagai berikut : 

Menurut  Taquiddin Ahmad ibn Al-Maqrizi [murid Ibn Khaldun], inflasi berdasarkan penyebabnya digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

• Natural Inflation (inflasi alami), inflasi jenis ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah yang tidak dapat dicegah. Menurut beliau faktor-faktor tersebut adalah turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintan agregatif. Sebagai contoh, akibat masuknya uang dalam jumlah yang besar dari luar negeri dan akibat turunnya tingkat produksi.
• Human Eror Inflation (Inflasi karena kesalahan manusia), sesuai Namanya inflasi jenis ini disebabkan karena kesalahan manusia itu sendiri, yaitu ; korupsi, administrasi yang buruk dan pajak yang berlebihan.

Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi digolongkan menjadi empat jenis yaitu ;

• Inflasi ringan
• Inflasi sedang
• Inflasi berat
• Inflasi sangat berat

Berdasarkan asalnya inflasi digolongkan menjadi dua yaitu

• Domestic Inflation, adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri, karena jumlah uang beredar didalam negeri terlalu banyak sehingga menyebabkan kenaikan harga.
• Imported Inflation, adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, karena kenaikan harga barang impor sehingga menyebabkan naiknya harga produk yang dibeli oleh penduduk didalam negeri.

Secara umum laju inflasi dapat dikendalikan melalui beberapa kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiscal. Dalam tulisan ini penulis berfokus kepada instrument-intrumen kebijakan moneter dan fiscal yang membedakan antara pengendalian inflasi islam dengan pengendalian inflasi konvensional.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Konvensional

Kebijakan Moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) agar tercapai kegiatan perekonomian yang diharapkan yakni mempertahankan kestabilan harga barang dan jasa. Adapun beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional sebagai berikut:

• Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan  menjual  atau membeli surat  berharga  pemerintah  (government securities). Jika  ingin  menambah  jumlah  uang  beredar,  pemerintah  akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar   berkurang,   maka   pemerintah   akan   menjual   surat berharga pemerintah kepada masyarakat.
• Politik  Diskonto (Discount Rare Policy), fasilitas   diskonto   adalah   pengturan   jumlah   uang   yang   beredar dengan  mengatur tingkat  bunga  bank  sentral  pada  bank  umum. Bank umum  terkadang  mengalami  kekurangan  uang  sehingga  harus meminjam ke  bank  sentral. Untuk  membuat  jumlah  uang  bertambah,  pemerintah menurunkan  tingkat  bunga  bank  sentral, serta  sebaliknya  menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
• Politik Cadangan Kas (Reserve Ratio), adalah  mengatur  jumlah  uang  yang  beredar dengan mengatur jumlah dana cadangan perbankkan yang harus dsimpan  pada    pemerintah.    Untuk    menambah    jumlah    uang,    pemerintah menurunkan   rasio   cadangan   wajib.Untuk   menurunkan   jumlah   uang beredar, pemerintah menaiikan rasio.
• Kebijakan Kredit, berupa pembatasan atau pengetatan proses peminjaman uang oleh bank umum sehingga meminimalisir jumlah uang yang beredar dimasyarakat.
• Kebijakan Himbauan Moral (Moral Suassion), yakni bank sentral dapat memberikan himbauan  yang tidak bersifat teknis kepada bank bank umum dibawahnya untuk menahan ataupun mengurangi pinjaman.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis yaitu kebijakan  ekspansif dan kebijakan kontraktif. Namun dalam hal pengendalian inflasi, pemerintah mengunakan kebijakan kontraktif untuk memperlambat laju perekonomian. Adapun beberapa instrument kebijakan fiskal adalam ekonomi konvensional adalah sebagai berikut :

• Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Saat inflasi pemerintah cenderung menaikan pajak agar konsumsi masyarakat berkurang sehingga mengakibatknya harga barang kembali stabil.
• Belanja Negara, merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah menurunkan atau mengurangi belanja negara belanja negara saat terjadi inflasi.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Islam

Instrumen Kebijakan moneter islam disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yakni harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Oleh karena itu semua instrumen konvensioal yang mengandung unsur bunga seperti politik  diskonto dan operasi pasar terbuka dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan tidak dapat digunkan dalam pelaksanana kebijakan moneter islam. Namun beberapa instrumen kebijakan konvensional yang masih bisa digunakan dengan beberapa penyesuaian adalah sebagai berikut:

• Politik Cadangan Kas (Reserve Ratio)
• Kebijakan Himbauan Moral (Moral Suassion)
• Refinance Rasio, yaitu kebijakan pengaturan porsi pinjaman bebas bunga.
• Rasio bagi Hasil (Profit Sharing Ratio), yakni kebijakan bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dengan meningkatkan keuntungan bagi nasabah.
• Government Investment Certificate, merupakan surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek Treasury Bills dengan system bebas bunga yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah.
• Sukuk, adalah obligasi syariah pemerintah, dimana ketika terjadi inflasi pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga peredaran uang berkuran dan berlaku sebaliknya.

Kebijakan fiskal dalam islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Adapun instrument kebijakannya sebagai berikut:

• ZISWA, terdiri atas beberapa komponen yakni, zakat, infaq, sedekah, wakaf. ZISWA berfungsi untuk menciptakan distibusi kekayaan yang merata dan menjaga stabilitas kegiatan ekonomi.
• Ghanimah, adalah harta hasil rampasan perang yang didapat dari memerangi orang kafir ataupun harta hasil sitaan pemerintah akibat pelanggaran hukum
• Jizyah, adalah pajak yang dibelakukan dinegara muslim kepada warganya yang non muslim yang memiliki kemampuan.
• Kharraj, yaitu pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah tanah produktif milik warganya.
• Ushur, yaitu pajak khusus untuk barang niaga yang masuk kedalam negara islam yang berasal dari luar negeri (Impor).
• Pengeluaran negara, meliputi kebutuhan operasional, belanja umum pemerintah dan proyek yang telah disepakati oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam dan konvensional tidak jauh berbeda namun terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada kebijakan moneter dan fiskal khusunya pada instrument kebijakannya. Yaitu pada ekonomi Islam yang memegang teguh prinsip syariah, melarang dan mengharamkan praktek riba. Sehingga, dalam pelaksanannya tidak memungkinkan untuk menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya dengan harapan mampu mencapai kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan.